Data Beras Keliru, Jokowi Sebut Itu Sudah Berantakan Sejak Era Soeharto


SURATKABAR.ID – Mengenai data beras yang berantakan, Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan hal itu sudah terjadi sejak 1997, yakni di era pemerintahan Presiden Soeharto. Data inilah, seperti yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang kemudian membuat pemerintah keliru dalam menentukan kebijakannya. Menurut Jokowi, saat ini ketidakberesan tersebut sedang mendapat penanganan untuk dibenahi pemerintah.

“Memang, tidak benar data itu. Ini setahun lalu, BPS sampaikan ke kami dan ini mau kami benarkan,” kata Jokowi di Tangerang, Rabu (24/10/2018). Demikian sebagaimana ditukil dari laporan CNNIndonesia.com, Kamis (25/10/2018).

Saat ini pemerintah tengah berupaya menerapkan data acuan tunggal untuk produksi beras. Hal tersebut dilakukan melalui metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang dikembangkan bersama Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) dengan pemindaian satelit dari LAPAN untuk kemudian diolah Badan Informasi Geospasial (BIG).

Sebelumnya, BPS menyatakan data produksi beras hingga akhir tahun berada di kisaran 32,42 juta ton, atau lebih rendah 32 persen dari estimasi Kementerian Pertanian yang sebanyak 46,5 juta ton.

Tak hanya produksi beras saja. Rupanya, data berbeda juga terjadi di luas lahan sawah baku. Data citra satelit resolusi tinggi LAPAN dan BIG menunjukkan luas lahan sawah baku saat ini 7,1 juta hektare (ha).

Baca juga: Jokowi: Kalau yang Bagus-bagus Diem, Giliran Keliru Sedikit Demonya 3 Bulan

Sementara itu, data Kementerian Pertanian per September menunjukkan data luas lahan sawah sebesar 8,18 juta ha.

Data perhitungan BPS dan Kementan soal proyeksi konsumsi saat ini juga berbeda. BPS menghitung konsumsi beras langsung dan tak langsung mencapai 111,58 kilogram (kg) per kapita per tahun atau senilai 29,57 juta ton secara keseluruhan.

Sedangkan, data Kementan memproyeksi konsumsi sebanyak 33,89 juta ton dengan pertumbuhan penduduk 1,27 persen.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sempat menyalahkan dirinya sendiri lantaran tidak sempat mengevaluasi data beras. Diketahui, kekeliruan data beras nasional sudah menahun sejak 20 tahun terakhir.

“Angka produksi beras sejak 1997 sampai dengan sekarang itu terjadi produksi yang bertambah terus. Padahal, lahan (tanam) sawah berkurang 1,5 persen per tahun dan penduduk bertambah,” tukasnya belum lama ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku lega dengan pembaruan data ini. Menurut Darmin, data yang mumpuni membuat kebijakan pemerintah menjadi tepat sasaran. Berkaca dari proyeksi surplus beras yang minim, ia lega sudah mengantisipasi dengan kebijakan impor beras sejak awal tahun.

“Kalau tidak impor, kita tewas,” sebutnya.

Baik JK maupun Menko sama-sama semringah saat mengumumkan pemuktahiran data produksi beras di Kantor Sekretariat Negara awal pekan ini, meskipun Menteri Pertanian Amran Sulaiman tak menampakkan hidungnya.

Saat dikonfirmasi pers pada Rabu (24/10/2018), Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Sumardjo Gatot Irianto mengatakan Kementan masih menunggu data resmi yang akan dikirimkan oleh BPS.

“Posisi kami menunggu data resmi BPS dikirim ke Kementan. Data luas panen per kecamatan dengan produktivitasnya,” imbuhnya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebutkan bahwa data produksi beras terbaru bisa mengurangi potensi konflik kepentingan atas data yang selama ini diterbitkan dan diklaim surplus oleh Kementan.