Dituding Kampanye Lewat Videotron, TKN Jokowi-Ma’ruf: Buktikan


SURATKABAR.ID – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin buka suara menanggapi dugaan keterlibatan kampanye melalui videotron di sejumlah titik di Jakarta. Pihaknya dengan tegas membantah tudingan tersebut.

Sebelumnya salah seorang warga melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye pasangan calon nomor urut 01 ke Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (17/10). Ia menyebut lokasi-lokasi penayangan sejumlah gambar kampanye Jokowi-Ma’ruf itu tidak diperuntukkan bagi kegiatan kampanye presiden.

Warga yang diketahui bernama Sahroni tersebut, seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (25/10/2018),  menyebut lokasi-lokasi penayangan gambar melalui videotron terlihat di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan M.H Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, serta di kawasan Blok M.

“Kami membantah dengan alasan apa pun. Videotron itu bukan kami yang pasang, baik itu tim kampanye daerah DKI maupun itu tim kampanye nasional,” jelas Direktur Bidang Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan di Kantor Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/10).

Ade Irfan juga menegaskan bahwa sang petahana, Presiden Joko Widodo, sama sekali tidak terkait dengan kasus yang diadukan oleh Sahroni. Irfan justru melayangkan tantangan kepada Sahroni sebagai pelapor untuk menyerahkan bukti adanya dugaan pelanggaran pemilu seperti yang dikatakannya.

Baca Juga: Jalan Tolnya Dikritik Hanya Bisa Dinikmati Orang Berduit, Begini Jawaban Menohok Jokowi

“Dalam hukum itu siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Nah, pelapor yang mendalilkan ada videotron yang dipasang oleh paslon 01, ya buktikan. Kami dengar dari saksi, ternyata mereka juga enggak tahu siapa yang memasang. Kan aneh. Jangan masalah ini digoreng ke masyarakat,” ujarnya.

Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta sendiri sudah memproses laporan yang dibuat Sahroni. Namun, gelaran sidang harus mengalami penundaan sebanyak beberapa kali. Pasalnya perwakilan pihak terlapor yang hadir tak dapat menunjukkan surat kuasa dari Jokowi-Ma’ruf.

Lantaran alasan itulah, pihak terlapor belum sekali pun memberikan keterangan. Padahal sidang putusan menurut rencana akan digelar Jumat (26/10). Terkait hal tersebut, Irfan merasa pihaknya yang dirugikan lantaran tak dapat memberikan tanggapan atas tudingan Sahroni.

Menurutnya, majelis sidang seharusnya memberi kesempatan kepada pihaknya melalui perwakilan yang diutus ke persidangan. Meski tak membawa surat kuasa dari Jokowi-Ma’ruf, perwakilannya seharusnya diperbolehkan lantaran merupakan bagian dari TKN dan telah membawa surat sebagai utusan.

“Kami berikan mandat. Kami sudah sampaikan, kami berikan mandate. Kami juga ada SK (Surat Keputusan) dari TKN bahwa kami adalah legal formal mewakili tim kampanye. Kenapa diperdebatkan?” tukas Irfan sengit.

Lantaran hal tersebut, TKN lalu mengadukan Komisioner Bawaslu DKI ke Bawaslu RI serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). TKN meminta kepada Bawaslu RI dan DKPP untuk memberikan teguran dan menjatuhkan tindakan tegas bagi komisioner Bawaslu DKI Jakarta.

“Kami ingin menyampaikan surat keberatan terhadap pemeriksaan adanya laporan yang disampaikan oleh saudara Sahroni dugaan pelanggaran administrasi tentang videotron,” ujar Irfan. “Kami sebagai terlapor merasa dirugikan hak-haknya dalam persidangan yang dilakukan oleh majelis pemeriksa. Makanya kami ajukan surat keberatan pada Bawaslu RI,” pungkasnya.

Terkait pengaduan yang dilayangkan oleh kubu Jokowi-Ma’ruf tersebut, pihak Bawaslu DKI belum memberikan tanggapan apa pun.

[wpforms id=”105264″ title=”true” description=”true”]