Ketika Jokowi Dianugerahi Rapor Merah dari Komnas HAM


SURATKABAR.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) mempersembahkan rapor merah kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi dinilai tak piawai menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, penanganan konflik agraria, dan penanganan intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan.

Penilaian tersebut, seperti yang dilansir dari laman Viva.co.id, Sabtu (20/10/2018), disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui catatan kritis empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Nilai merah untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Hal ini karena tidak ada pergerakan atau tidak ada kemajuan sama sekali,” ujar Ahmad Taufan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Pusat, Jumat (19/10) kemarin.

Taufan menilai, Komnas HAM sudah menyerahkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ke Jaksa Agung. Ada pun kasus-kasus tersebut di antaranya peristiwa 1965/1066, peristiwa penembakan musterius (petrus) 1982-1985.

Lalu ada juga kasus peristiwa penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998, peristiwa Trisakti, Semanggi II dan II tahun 1998, peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan terakhir Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.

Baca Juga: Sebut Jokowi Tidak Becus Tangani Kasus HAM, Tim Prabowo: Penampilan Dia Sipil Tapi Ternyata…

Tak hanya itu saja. Komnas HAM juga menambahkan tiga berkas kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Mulai dari kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA, dan yang paling baru adalah kasus Rumah Gedong yang diserahkan kepada Jaksa Agung pada 2012-2018. Namun tak satu pun yang ditindaklanjuti.

Isu lain, Komnas HAM menerima banyak laporan dari masyarakat seiring dengan pembangunan infrastruktur rezim Jokowi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. “Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan menimbulkan pelanggaran HAM. Banyak pengaduan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur,” imbuhnya.

Dalam catatan, Komnas HAM juga memiliki kasus konflik sumber daya alam (SDA). Seperti kasus perkebunan, pertambangan, serta kehutanan. Atas ketidabecusan pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan yang masih mengendap dari masa lalu.

“Itu menyebabkan konflik lahan di perkebunan dan kehutanan menjadi laporan masyarakat ke Komnas HAM,” tutur Taufan yang mengaku menyesal lantaran pemerintah tidak membentuk lembaga penyelesaian konflik agraria dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Komnas HAM memberi nilai 40 untuk isu penyelesaian konflik agraria. Meski demikian, Komnas HAM tetap menghargai upaya pemerintah dalam mengembangkan program reforma agraria serta diterbitkannya Perpres Nomor 86/2018 mengenai Reforma Agraria.

“Masih ada tindakan kriminalisasi kepada warga yang melakukan upaya untuk memperoleh hak atas tanah. Termasuk anggota masyarakat hukum adat. Komnas HAM menyayangkan tidak diaturnya pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria dalam perpres tersebut,” ujar Taufan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terakhir kali membicarakan tentang penegakan HAM dalam pidato kenegaraannya di sidang bersama DPR dan DPD RI. Dalam acara kenegaraan yang digelar di Kompleks Parlemen pada 16 Agustus 2018 lalu.

Pada saat itu, Jokowi berkomitmen akan terus berupaya keras mencari kebenaran kasus HAM berat masa lalu. Ia juga berjanji untuk menjaga agar tak sampai terjadi lagi kasus pelanggaran HAM di masa mendatang. Komitmen itulah yang menjadi api penyemangat diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019.

Hal yang menjadi sorotan Komnas HAM adalah kasus intoleransi dan pelanggaran dalam kebebasan hak berekspresi. Sebagai contoh dalam kasus penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Tindakan persekusi yang dilakukan oleh berbagai ormas atau kelompok massa. Tindakan persekusi tersebut terjadi karena dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan. Media sosial digunakan sebagai sarana yang ampuh untuk melakukan mobilisasi massa untuk melakukan persekusi,” jelas Taufan.

Namun demikian, Komnas HAM juga memiliki catatan mengenai kemajuan yang berhasil dicapai oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Taufan menyebutkan, kemajuan tersebut seperti yang dapat dilihat di bidang pendidikan, kesehatan, dan restitusi hak atas wilayah adat.

“Pekerjaan rumah yang harus dilakukan memang masih cukup banyak oleh pemerintahan Jokowi-JK dengan waktu yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Pemerintah seharusnya menetapkan skala prioritas dalam penyelesaiannya. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud pelaksanaan amanah dari konstitusi UUD 1945,” pungkasnya.

[wpforms id=”105264″ title=”true” description=”true”]