7 Kasus Pelanggaran HAM Masih Menggantung, Jokowi Dinilai Gagal Penuhi Janji


SURATKABAR.ID – Tujuh kasus pelanggaran HAM di RI masih menggantung hingga saat ini. Sedangkan pada Sabtu (20/10/2018), Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan memasuki usia 4 tahun. Akan tetapi, masih ada beberapa janji yang dituangkan dalam program Nawacita pada pemilu presiden (pilpres) 2014 lalu yang belum juga terlaksana.

Melansir laporan CNNIndonesia.com, Jumat (19/10/2018), salah satu poin yang dijanjikan Jokowi melalui Nawacita ialah menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu. Dalam janjinya tersebut, Jokowi bahkan menyebutkan kasus-kasus yang akan diselesaikan selama masa pemerintahannya.

“Berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti: Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965,” demikian bunyi Nawacita poin keempat Jokowi-JK.

Dimas Bagus Arya selaku Staf Bidang Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan, selama 4 tahun pemerintahan, Jokowi-JK telah gagal memenuhi janji nawacitanya dalam penyelesaian ketujuh kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

Sebagai contoh, dalam kasus Trisakti, Semanggi 1 dan 2 (1998), pemerintah memilih jalur nonyudisial atau tanpa melalui peradilan. Hal ini disampaikan Ketua Komnas HAM (2012-2017) Imdadun Rahmat pada 2017 lalu.

Baca juga: Daripada Presiden Sebelumnya, Sumarsih Anggap Jokowi Lebih Tak Manusiawi

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menyebutkan bahwa jalur nonyudisial dipilih agar tidak menimbulkan masalah baru.

Akhirnya pemerintah memilih jalan rekonsiliasi yang hingga kini belum terwujud. Penyelesaian ketiga kasus itu akhirnya belum jelas ujungnya.

Setali tiga uang dengan kasus dugaan pembantaian di peristiwa Talangsari pada 1989 lalu. Tak ada kejelasan dari akhir kasus tersebut. Tak hanya itu, tragedi gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) tahun 1965 juga tak kunjung tersibak. Hanya kasus tragedi Tanjung Priok (1984) saja yang saat ini sudah selesai dengan menempuh jalur mediasi.

Dimas berpendapat, janji Jokowi soal penuntasan kasus HAM masa lalu hanya sebatas retorika tanpa dibarengi langkah konkret di tingkat kementerian terkait.

“Dari perspektif pelanggaran HAM masa lalu janji itu sangat tidak ditepati atau pemerintah belum berhasil untuk merealisasikan janji politiknya,” ujar Dimas, Selasa (16/10/2018).

Apa Faktor Penyebabnya?

Ia mengungkapkan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab dari tak kunjung tuntasnya kasus pelanggaran HAM masa lalu di era Jokowi-JK. Faktor pertama karena kultur impunitas yang masih tinggi.

Ditegaskan Dimas, kultur impunitas yang tinggi itu masih melonjak lantaran Jokowi justru mengangkat beberapa pejabat yang diduga terkait dengan masalah HAM di masa lalu. Salah satunya, tandas Dimas, Jokowi mengangkat panglima ABRI era Presiden ke-2 RI Soeharto, Wiranto sebagai Menkopolhukam pada 2016 lalu.

Wiranto kerap kali dihubung-hubungkan dalam beberapa kasus pelanggaran HAM di antaranya penyerangan markas PDIP pada 1996, penghilangan dan penculikan aktivis pro-demokrasi dalam rentang waktu 1997-1998, Tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2.

Selain itu, ada sosok lain selain Wiranto yang kerap disebut berkenaan dengan kasus HAM masa orde baru. Sosok tersebut adalah mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) AM Hendropriyono. Hendropriyono yang diduga terlibat kasus HAM Talangsari itu secara terang-terangan mendukung Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

Meski begitu, Hendropriyono menyebut banyaknya jumlah korban Tragedi Talangsari bukan akibat dari penyerbuan yang dipimpinnya, melainkan karena warga di sana melakukan b***h diri masal. Pada 2014 dia juga mengaku bahwa dirinya difitnah.

“Saya difitnah kasus Talangsari. Itu pertempuran, anak buah saya juga banyak yang mati. Asal bentrokan, dibilang pelanggaran HAM,” tegas Hendro dalam rekaman wawancara dengan Jurnalis Investigasi asal Amerika Serikat Allan Nairn pada Desember 2014 lalu.

Menurut Dimas, pemilihan nama-nama tersebut menjadi salah satu alasan tak terwujudnya nawacita Jokowi, khususnya dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Selain kultur impunitas yang tinggi di pemerintahan Jokowi-JK, nyali dan keinginan politik atau political will mantan Wali Kota Solo itu dalam memberikan instruksi secara tegas kepada Kejaksaan Agung sebagai penyidik dan penuntut untuk menindaklanjuti berkas-berkas kasus pelanggaran HAM dipertanyakan.

“Selama ini Jokowi tidak secara tegas dan berani untuk menggunakan hak preogatifnya untuk memberikan instruksi kepada Kejaksaan Agung,” ungkapnya.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mohammad Choirul Anam juga menuturkan penilaian yang senada. Menurutnya, usai lembaganya bertemu Jokowi pada Juni 2018 lalu, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak pernah ada realisasi konkret.

Padahal, saat itu Jokowi sendiri menyampaikan hasil pertemuan itu harus langsung ditindaklanjuti ke Kejaksaan Agung.

Choirul menilai, perintah Jokowi kepada lembaga terkait seperti Kejaksaan Agung tidak efektif. Ini dikarenakan lembaga-lembaga terkait itu sampai sekarang belum menindaklanjuti kasus-kasus tersebut meski sudah diinstruksikan oleh presiden.

“Implementasinya sampai sekarang enggak ada, presiden harus mengefektifkan perintahnya terhadap seluruh perangkatnya,” kata Choirul.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto meminta agar tidak ada salah sangka bahwa pemerintah ingin menunda-nunda penyelesaian.

Ia melanjutkan, sampai saat ini pemerintah terus melakukan koordinasi antara Komisi Nasional HAM dengan Kejaksaan Agung tentang upaya penyelesaian baik secara yudisial maupun nonyudisial.

“Jangan sampai ada salah sangka bahwa pemerintah ini ingin menunda-nunda itu, mempetieskan itu, tidak. Tapi betul-betul kita ingin masuk jalur hukum ini bagaimana, kalau tidak bisa, nonyudisialnya bagaimana. Ini kan semuanya perlu satu penyelesaian yang baik,” demikian diungkapkan Wiranto pada September lalu.

Lebih lanjut, dia juga menilai selama 4 tahun ini presiden seakan tak mempunyai keinginan politik untuk memenuhi janji-janjinya terkait HAM.

Pesimistis Jokowi Bisa Penuhi Janji

Meski demikian, Jokowi setidaknya masih punya waktu sekitar satu tahun lagi untuk memenuhi janji Nawacitanya berkenaan penuntasan kasus-kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam kurun setahun ini Jokowi setidaknya harus bisa membawa ketujuh kasus pelanggaran HAM masa lalu ke pengadilan untuk diproses.

Hanya saja, Dimas pesimis mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa menunaikannya dalam kurun waktu satu tahun. Pasalnya ketujuh kasus yang disebut dalam Nawacita, imbuh Dimas, sampai saat ini prosesnya masih belum jelas.

“Apakah bisa menyelesaikan janji secara komprehensif untuk menyelesaikan kasus yang disebutkan di Nawacita? Jawabannya enggak mungkin karena prosedurnya sangat lama, baik prosedur yudisial maupun prosedur nonyudisial,” tandas Dimas.

Sebetulnya, proses nonyudisial bisa dilakukan dalam kurun setahun. Misalnya pelaku kasus pelanggaran HAM meminta maaf kepada para korban.

Namun, Dimas melanjutkan, apabila kasus-kasus itu diselesaikan dengan proses nonyudisial, korban pelanggaran HAM berat tak akan mendapatkan hak-haknya atas kebenaran, reparasi, dan jaminan pelaku tak akan mengulangi perbuatannya di masa depan.

“Secara implisit negara mengakui ada pelanggaran, seharusnya dibarengi dengan penyelesaian melalui pengadilan,” tegas Dimas.

Rentetan Peristiwa 

Diketahui, Tragedi 1965 terjadi pada rentang 1965-1966. Saat itu diduga telah terjadi pelanggaran HAM terhadap mantan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pelanggaran HAM itu berupa pembantaian pemindahan, perbudakan, perampasan kemerdekaan, dan penghilangan paksa. Akibat tragedi itu setidaknya setengah juta jiwa melayang.

Berikutnya, Tragedi Tanjung Priok terjadi pada 12 September 1984. Pada saat itu terjadi kerusuhan dan bentrok antara warga dengan aparat keamanan yang dipimpin oleh Jenderal (Purn) LB Moerdani. Setidaknya 400 lebih orang tewas pada kejadian ini.

Sementara itu, Tragedi Talangsari terjadi pada 1989. Waktu itu terjadi dugaan penyerbuan ke Desa Talangsari, Lampung yang dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam 043, Kolonel Hendropriyono.

Serangan tersebut dilepaskan berdasar pada dugaan bahwa jamaah pengajian Talangsari pimpinan Warsidi ingin mengganti Pancasila dengan Al-Quran dan Hadits.  Akibatnya 246 orang jemaat hingga kini dinyatakan hilang, perkampungan habis dibakar dan ditutup untuk umum.

Selebihnya, Tragedi Trisakti diketahui terjadi pada 1998 lalu saat mahasiswa Trisakti hendak melakukan aksi damai dan berunjuk rasa menuju Gedung DPR. Hanya saja aksi mereka diadang dan dipukul mundur oleh aparat keamanan.

Selain dipukul mundur mereka juga diduga dihujani peluru tajam dan mengakibatkan empat orang mahasiswa Trisakti tewas akibat tertembak di bagian vital.

Sedangkan pada Tragedi Semanggi I (11-13 November 1998), setidaknya 17 warga sipil tewas karena diadang oleh aparat saat hendak berunjuk-rasa di Gedung DPR yang tengah berlangsung sidang istimewa.

Adapun dalam Tragedi Semanggi II (24 September 1999), sebanyak 11 warga sipil dan satu orang mahasiswa tewas dalam upaya menentang pemberlakuan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB).

Lainnya, penghilangan paksa aktivis-aktivis Pro-Demokrasi terjadi pada pada rentang 1997-1998, ketika Republik Indonesia masih dipimpin pemimpin otoriter Soeharto. Pelaku yang menyebabkan korban tewas dan hilang masih belum diadili sampai saat ini.

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Jika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.