Jadi Sorotan Lantaran Bela Meikarta, Tak Disangka Rupanya Ini Alasan Denny Indrayana


SURATKABAR.ID – Guru Besar Universitas Gadjah Mada Profesor Doktor Denny Indrayana membela PT Mahkota Sentosa utama (MSU), pengembang Meikarta. Sikap Denny sontak menyebabkan publik terheran-heran, mengingat Denny dikenal sebagai penggiat antikorupsi. Alasan apa yang melatarbelakangi ia menjadi pembela Meikarta?

Menanggapi hal tersebut, Denny buka suara. Ia mengaku sebelum memutuskan membela pengembang Meikarta, Denny sudah memprediksi apa yang akan terjadi. Menurutnya, sudah menjadi pola kebanyakan masyarakat untuk tidak mengadvokasi praktik rasuah.

“Pada saat akan menerima amanah ini, saya sudah menduga akan jadi ramai. Rata-rata, sudah menjadi pola mayoritas kita untuk menghindari mengadvokasi kasus korupsi. Karena pilihan keberpihakan kepada semangat antikorupsi yang harus kita jaga bersama,” jelas Denny, pada Kamis (18/10).

Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan menjadi kuasa hukum para tersangka maupun saksi yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian juga mereka yang sudah menjalani pemeriksaan oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Saya menjadi penasihat hukum korporasi (MSU). Lebih ke kerja nonlitigasinya, dan bukan menjadi lawyer bagi para pesakitan di KPK,” imbuh Denny lebih lanjut.

Baca Juga: Dulu Ikut Meresmikan, Begini Reaksi Luhut Soal Kasus Suap Meikarta: Kok Sampai Jadi Begitu, Saya Kira…

Tak hanya itu. Mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM tersebut juga mensyaratkan kebijakan fully cooperative, kerja sama penuh kepada KPK dalam kasus dugaan penyuapan proyek Meikarta.

“Saya tegaskan, pendekatan saya untuk kasus semacam ini di KPK adalah kooperatif (bekerja sama). Bukan konfrintatif (berlawanan) dengan KPK. Itu artinya, jika dalam perkembangannya korporasi juga dianggap bertanggung jawab secara pidana, maka saya juga akan memberikan nasihat untuk kooperatif dan tidak melakukan perlawanan hukum yang kontraproduktif,” tuturnya.

“Ini mungkin pilihan cara advokasi yang berbeda. Karena selama ini advokasi kasus di KPK selalu mengambil posisi bertarung berhadapan dengan KPK. Saya mendorong pendekatan yang berlawanan, dengan maksud justru membantu dan memperlancar kerja KPK,” ungkap Denny.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) ini juga menegaskan bahwa dirinya menekankan pada isu korporasi, bukan pada isu korupsi. Untuk isu korupsi sendiri, ia mengatakan, akan ada tim pengacara lain yang bertugas mendampingi Billy Sindoro dkk.

“Dengan masuk melalui korporasinya, saya berfikir tidak hanya akan membantu pihak perusahaan, tetapi juga pada saatnya membantu meyakinkan korporasi untuk memperhatikan hak-hak konsumen Meikarta. Sekarang isu hukum para pembeli di Meikarta itu sudah mulai muncul. Dan semoga saya bisa ikut meredam konflik, menjadi part of the solution atas persoalan hukum yang mungkin timbul,” tambah Denny.

“Keputusan advokasi korporasi sudah saya putuskan dan tentu harus saya pertanggungjawabkan,” pungkas mantan Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang juga pernah menelusuri Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin hingga sel mewah milik terpidana korupsi Ayin tersebut.

Sikap yang ditunjukkan Denny dengan membela Meikarta ini langsung disoroti oleh berbagai kalangan. Salah satunya datang dari seorang pakar hukum Universitas Padjajaran Profesor Doktor Romli Atmasasmita.

Bagaimana bisa Denny Indrayana berubah sikap 100 persen berpaling dari kawan KPK dan koalisi antikorupsi menjadi lawyer tersangka KPK? Buat statement soal good corporate governance? Dua kasus, suap di PN Jakpus dan Meikarta melibatkan kakak beradik dulu kasus suap juga?” cuit Romli melalui akun Twitter @Romliatma.

Diberitakan sebelumnya, KPK akan menelusuri peranan korporasi dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Salah satunya adalah menelisik apakah korporasi mendapatkan keuntungan atau tidak terkait dugaan suap ini.

“Ada banyak hal yang perlu dicermati terkait dengan perbuatan korporasi tersebut. Tapi, KPK tentu akan menelisik lebih jauh apakah yang diuntungkan dari suap untuk perizinan tersebut adalah perseorangan BS (Billy Sindoro) dan kawan-kawan, atau korporasi,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.