Akui Rumah DP 0 Persen untuk Warga Berpenghasilan di Atas UMP, Anies Sarankan Masyarakat Bawah Lakukan Ini


SURATKABAR.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedang akhirnya mengakui bahwa program rumah DP 0 rupiah dengan tajuk Samawa tak diperuntukkan bagi warga Jakarta yang berpenghasilan kecil. Hal tersebut berarti, warga yang memiliki pendapatan di bawah upah minimum provinsi (UMP) mustahil memiliki hunian tersebut.

Anies mengatakan bahwa menurut skema perbankan ada proporsi, di mana hanya sebanyak 30 persen dari penghasilan yang dapat dipakai mencicil. Sementara dalam skema pembiayaan rumah 0 persen, cicilannya sendiri sebesar Rp 2,1 hingga Rp 2,6 juta. Untuk diketahui, UMP Jakarta tahun 2018 sebesar Rp 3,6 juta.

“Jadi kalau orang yang penghasilannya di bawah UMP, dan dialokasikan untuk nyicil habis uangnya,” jelas Anies ditemui di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (17/10), seperti yang dikutip dari laman CNNIndonesia.com.

Terkait hal tersebut, Anies menyarankan kepada masyarakat bawah dengan penghasilan di bawah UMP untuk tidak membeli rumah. Namun, menurutnya, mereka bisa menyewa rusunawa. Unit rusun, disebutkan Anies, nantinya bakal menjadi milik si pembayar sewa apabila sudah genap 20 tahun.

“Statusnya sewa beli, nah itu untuk mereka di bawah UMP,” jelas Anies kemudian.

Baca Juga: Skakmat! Menteri Susi ke Sandiaga: Jangan Asal Ngomong

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menilai dengan sistem sewa beli tersebut, paling tidak warga berpenghasilan kecil mendapatkan kepastian memiliki rusun. Meski unit baru jadi hak milik setelah melakukan pembayaran sewa 20 tahun lamanya.

Adapun skema tersebut, ditegaskan oleh Anies, sangat berbeda dengan konsep rusunawa era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Di masa Pemerintahan Ahok, rusun hanya boleh disewa tanpa bisa dimiliki. Para penyewa tak akan memperoleh hak milik atas unit rusun yang mereka sewa sampai kapan pun.

“Kalau mereka hanya sewa saja seperti yang selama ini ada tanpa bisa memiliki maka untuk apa merawat dengan baik. Untuk apa nyicil dengan baik, toh ujungnya bukan punya saya. Ini yang kita dorong,” tutur Anies.

Program rumah dengan DP 0 rupiah bertajuk Samawa alias Solusi Rumah Warga diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 12 Oktober lalu. Peluncuran tersebut dibarengi dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018.

Dalam pergub tersebut dijelaskan mengenai Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pergub tersebut ditandatangani oleh Anies pada 11 Oktober lalu diundangkan pada 12 Oktober.

Maksud dari Pergub 104/2018 adalah sebagai pedoman pelaksanaan fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakan dengan penghasilan rendah yang berkeinginan memiliki tempat tinggal di Jakarta. Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman, MBR adalah masyarakat dengan keterbatasan daya beli. Mereka membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk memperoleh hunian.

Pada Pasal 126 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR. Termasuk dalam MBR adalah penduduk miskin. Penduduk miskin merupakan satu bagian dari kelompok penduduk MBR. Mereka berada di kelompok paling bawah.