Soal Urusan Utang Rumah Sakit Sampai ke Presiden, Jokowi: Kebangetan


SURATKABAR.ID – Ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), seharusnya persoalan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan bisa diselesaikan di tingkat kementerian dan tak perlu sampai ke Kepala Negara. Teguran Presiden soal utang Rumah Sakit ini disampaikan kepada Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Direktur Utama BPJS Fahmi Idris saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Jokowi heran karena ia harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan defisit yang melanda BPJS Kesehatan. Padahal, menurutnya, masalah defisit ini harusnya bisa selesai di tingkat kementerian.

“Ini urusan Direktur Utama (Dirut) BPJS [Kesehatan], enggak sampai ke Presiden,” ujarnya dalam Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di Jakarta, Rabu (17/10/2018), seperti dikutip dari laporan Tempo.co.

“Mestinya sudah rampunglah di (tingkat) Menkes, di dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang kebangetan,” tambahnya.

Jokowi mengatakan, sekitar sebulan lalu ia sudah memutuskan untuk menambah anggaran BPJS sebesar Rp 4,9 triliun lewat APBN. Namun, dana talangan itu masih belum cukup untuk menutup defisit. Presiden mengaku heran dengan kondisi itu.

Baca juga: Dipusingkan Lebih dari 42.000 Regulasi, Jokowi: UU Nggak Usah Banyak-banyak

“Ini masih kurang lagi. ‘Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp 4,9 T’, lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta,” beber Jokowi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com.

Diakui Jokowi, pihaknya tahu bahwa masalah defisit yang dialami BPJS Kesehatan berawal dari urusan pembayaran rumah sakit.

“Saya ngerti. Sampai di meja saya sebulan atau lima pekan lalu,” imbuhnya.

Mengacu kepada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 10,98 triliun.

Guna menambal defisit ini, pemerintah sudah melakukan penyuntikan dana hingga Rp 4,9 triliun pada tahap pertama. Selanjutnya, suntikan dana akan didapat dari cukai rokok yang aturannya—berupa Peraturan Presiden (Perpres)—sudah diteken Jokowi pada pertengahan September 2018 lalu.

Perbaiki Sistem Manajemen

Jokowi meminta BPJS untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada. Jika sistem telah diperbaiki, Jokowi meyakini BPJS bisa terhindar dari defisit keuangan.

“Saya sering marahi Pak Dirut BPJS, tapi dalam hati, saya enggak bisa keluarkan, ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah. Artinya Dirut BPJS ngurus berapa ribu RS. Tapi sekali lagi, kalau membangun sistemnya benar, ini gampang,” imbuh Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menekankan kepada dirut Rs yang hadir bahwa ia selalu mengecek langsung sistem jaminan kesehatan. Bahkan, saat kunjungan ke daerah, Jokowi menyebutkan kerap mendadak mendatangi rumah sakit tanpa memberitahu protokoler.

“Saya memang seperti itu. Saya mau kontrol mau cek. Dan suaranya, ‘Pak ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar (BPJS)’. Ngerti saya, jadi Pak Dirut RS enggak usah bicara banyak di media, saya sudah ngerti,” papar Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.

Presiden juga menyayangkan Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan tak bisa menyelesaikannya.

“Ini adalah problem tiga tahun yang lalu. Kalau bangun sistemnya benar, gampang. Mestinya harus rampung di Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS (Kesehatan). Urusan ini kok sampai Pesiden, kebangetan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Persi Kuntjoro Adi Purjanto mengemukakan industri rumah sakit mempunyai persoalan besar yang harus segera dituntaskan yakni piutang kepada BPJS Kesehatan.

“Rumah sakit tidak boleh sakit seperti industri penerbangan. Di samping pilotnya harus kompeten dan profesional, avturnya tidak boleh macet. Masalah JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), mohon Bapak Presiden ini ada potensi piutang sampai akhir nanti,” sebutnya.

Di Kamis pekan lalu, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris sempat menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas regulasi optimalisasi peran pemerintah daerah (Pemda) agar bisa menanggulangi defisit. Pengakuannya, sangat menantikan payung hukum untuk mengatasi masalah ini.

Dijelaskan Fachmi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 84/2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan Pasal 37 Ayat 5, ada tiga tindakan khusus pemerintah saat posisi keuangan BPJS Kesehatan sedang negatif. Tiga tindakan terkait yakni penyesuaian dana operasional, penyesuaian iuran, serta penyesuaian manfaat yang diberikan.

Lebih lanjut, Fachmi berharap bisa memasukkan tindakan khusus keempat dalam regulasi terkait yakni mengoptimalkan peran Pemda. Dia berharap Jusuf Kalla (JK) akan segera memproses hal itu dan membicarakannya dengan Presiden Jokowi.

BPJS selama ini berkontrak dengan rumah sakit atau Puskesmas secara langsung. Dengan penambahan tindakan khusus keempat,  diharapkan BPJS bisa berkontrak langsung dengan Pemda.

[wpforms id=”105264″ title=”true” description=”true”]