Dulu Ikut Meresmikan, Begini Reaksi Luhut Soal Kasus Suap Meikarta: Kok Sampai Jadi Begitu, Saya Kira…


SURATKABAR.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan buka suara menanggapi kasus dugaan praktik suap perizinan proyek Meikarta. Kasus tersebut menyeret sejumlah petinggi Pemerintahan Kabupaten Bekasi hingga pejabat Lippo Group.

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro diduga menjadi satu penyogok sejumlah pejabat Pemkab Bekasi dalam kasus suap izin proyek Meikarta. Billy sebelumnya pernah terkena kasus korupsi, namun ia telah merampungkan masa hukumannya, dilansir Kompas.com, Senin (15/10/2018).

“Salah satu pihak yang diduga sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang yang pernah dijatuhi vonis bersalah dalam kasus suap terhadap anggota KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Kasus di KPK juga,” tutur Wakil Ketua KPK Laode Syarif pada konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/10).

Billy Sindoro menjadi satu dari sembilan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini oleh KPK. Sementara lima lainnya adalah pejabat Pemkab Bekasi, termasuk Bupati Neneng Hassanah Yasin. Untuk itu KPK mengingatkan para pejabat, khususnya kepala daerah, tak mudah tergiur oleh suap.

“KPK sangat menyesalkan korupsi terkait kewenangan kepala daerah kembali terjadi. Dan salah satu pihak yang terlibat justru pejabat yang seharusnya bertugas untuk mempermudah proses perizinan melalui kebijakan pelayanan perizinan terpadu di Bekasi,” imbuh Syarif.

Baca Juga: Kasus Suap Meikarta, KPK Tahan Bos Lippo Group Billy Sindoro Usai Diperiksa 15 Jam

Sementara itu, Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengaku tak habis pikir kasus seperti itu bisa sampai terjadi. Meski demikian ia menegaskan, hukum harus tetap diberlakukan apabila memang benar kasus dugaan suap seperti yang disebutkan itu terbukti.

“Kalau memang ada masalah ya, hukum berlaku. Tapi ini memang ya, kita sayangkan kok sampai jadi seperti begitu,” ujar Luhut ketika ditemui di Kantor Kemenko Maritim, Thamrin, Jakarta, pada Selasa (16/10), dikutip dari Kumparan.com.

Luhut sendiri diketahui memang hadir saat Lippo Group meluncurkan topping off tower Meikarta. Dan terkait adanya kasus hukum yang saat ini sedang berjalan di lembaga antirasuah, ia berharap agar pihak pengembang Meikarta mematuhi hukum.

“Ya, saya kira biarin saja diproses hukum berjalan. Tapi proyek itu kan bagus. Bahwa ada masalah teknis seperti di dalam biar diselesaikan secara hukum aja, ya,” pungkas mantan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia tersebut.

KPK berhasil membongkar dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi dan Surabaya. Dalam kasus ini, KPK menetapkan sebanyak sembilan orang tersangka. Empat orang diduga pihak pemberi suap dan lima orang lainnya pihak diduga penerima suap.

Pihak pemberi suap adalah, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sandoro, Konsultan Lippo Group Taryudi, Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, dan yang terakhir ada pegawai dari Lippo Group Henry Jasmen.

Sedangkan pihak penerima suap adalah, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bekasi Dewi Trisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.

Adapun jumlah fee yang diperuntukkan untuk mengurus berbagai perizinan dalam proyek seluas 774 hektar tersebut diyakini mencapai angka Rp 13 miliar. Namun diduga suap yang baru terealisasi hanya sebesar Rp 7 miliar.