Kasus Suap Meikarta, KPK Tahan Bos Lippo Group Billy Sindoro Usai Diperiksa 15 Jam


SURATKABAR.ID – Setelah 15 jam menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

“Ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan Polda Metro Jaya,” ujar Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa, (16/10/2018). Demikian dikutip dari laporan Tempo.co.

Billy Sindoro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama konsultan Lippo Group, Taryudi, dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group, Henry Jasmen, sebagai tersangka pemberi suap pengurusan izin proyek Meikarta.

Total Fee Rp 13 M

KPK menyangka mereka menyuap Bupati Bekasi dan dan empat pejabat dinas di Pemerintahan Kabupaten Bekasi berkenaan pengurusan izin megaproyek tersebut. Diduga, total komitmen fee dalam kasus ini berjumlah Rp 13 miliar.

Menurut dugaan KPK, Billy yang juga Mantan narapidana kasus korupsi itu berperan memerintahkan bawahannya untuk melakukan penyuapan tersebut.

Baca juga: Tina Toon Disebut-sebut dalam Kasus Suap Meikarta, KPK Ungkap Fakta Sebenarnya

“Dia mengetahui dan memberikan perintah pada konsultan di perusahaannya tersebut,” ujar Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, KPK menangkap Billy di kediamannya pada Senin (14/10/2018) malam. Billy tiba di gedung KPK pada pukul 23.30 di hari yang sama.

KPK memeriksa intensif dia selama hampir 15 jam. Dia keluar pada Selasa (16/10/2018) pukul 15.00 WIB. Bos Lippo Group itu memilih irit bicara saat petugas menggiringnya ke mobil tahanan.

“Nanti ya, nanti ya,” ujarnya yang kini kembali mengenakan rompi oranye berlogo KPK kepada awak media.

Sementara itu, kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) yang merupakan pengembang Meikarta akan melakukan investigasi internal mengenai dugaan kasus suap izin proyek properti tersebut.

“Langkah pertama kami adalah PT MSU langsung melakukan investigasi internal yang independen dan obyektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi,” tutur kuasa hukum PT MSU, Denny Indrayana, dalam keterangan tertulis yang diterima pers, Selasa (16/10/2018).

Penyerahan Uang Baru Rp 7 M

Sebelumnya, KPK menetapkan Billy Sindoro sebagai tersangka. Billy disangka menyuap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Bekasi. Melansir Kompas.com, Billy dan tiga orang lainnya diduga memberi suap berkenaan proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Neneng selaku bupati dan para kepala dinas diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group.

Namun, hingga operasi tangkap tangan, KPK menduga baru terjadi penyerahan uang  Rp 7 miliar. Selain Billy, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap. Masing-masing yakni Taryudi dan Fitra Djaja Purnama yang merupakan konsultan Lippo Group. Sementara, satu tersangka pemberi suap lainnya adalah Henry Jasmen yang merupakan pegawai Lippo Group.

“KPK sangat menyesalkan korupsi terkait kewenangan kepala daerah kembali terjadi dan salah satu pihak yang terlibat justru pejabat yang seharusnya bertugas untuk mempermudah proses perizinan melalui kebijakan pelayanan perizinan terpadu di Bekasi,” kata Wakil Ketua KPK Laode Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018), menukil Detik.com.

Kilas balik, pada  2009 Billy Sindoro divonis 3 tahun penjara lantaran terbukti menyuap anggota KPPU, M Iqbal. Keduanya kemudian tertangkap tangan di sebuah hotel di bilangan Jakarta Pusat saat transaksi suap dilakukan. Suap itu berkenaan dengan monopoli PT Direct Vision yang menaungi Astro atas penayangan Liga Inggris.