Kontroversi Para Mantan Menteri yang Kini Balik Melawan Jokowi


SURATKABAR.ID – Berbalik arah, beberapa deretan nama mantan menteri Joko Widodo (Jokowi) tak ingin dirinya lanjut menjadi Presiden untuk dua periode. Mereka mendukung rival mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, yakni Prabowo Subianto, pada Pilpres 2019.

Tak tanggung-tanggung, trio mantan menteri ini sudah sama-sama masuk ke susunan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Berkasnya pun telah diserahkan ke KPU dan bisa diunduh lewat situs resmi KPU. Siapa saja mereka?

Berikut adalah trio mantan menteri Jokowi yang kini mendukung Prabowo-Sandiaga pada pemilihan presiden tahun depan seperti dilansir dari laporan Detik.com, Selasa (16/10/2018):

  1. Ferry Mursyidan Baldan

Ferry Mursyidan Baldan merupakan politikus yang sejak 1997 menjadi anggota DPR dari Partai Golkar. Ferry kemudian berpindah ke Partai NasDem. Dulu, Ferry dikenal sebagai Ketua Badan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem menjelang Pemilu 2014.

Usai Jokowi-JK berhasil memenangi Pilpres 2014 dan menduduki jabatan presiden dan wakil presiden, Ferry diangkat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ferry menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dari 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016.

Baca juga: Temu Hangat Jokowi dengan Menlu Palestina dan Rayuan Diplomatik Israel

Namun kini, keadaan berubah menjadi sebaliknya. Nama Ferry tercantum sebagai salah satu juru kampanye nasional Prabowo-Sandiaga. Belakangan, nama Ferry dan Sudirman Said sedang dibicarakan publik karena acaranya di UGM tak jadi digelar.

  1. Sudirman Said

Pernah menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kabinet Presiden Jokowi, Sudirman Said menjabat sebagai Menteri ESDM pada 27 Oktober 2014 sampai 27 Juli 2016.

Selepas meninggalkan jabatan menteri, Sudirman Said sempat maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah 2018, berpasangan dengan Ida Fauziyah. Ia mendapat dukungan dari Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PKB. Namun ia tak memenangi Pilgub Jateng.

Selanjutnya Sudirman menjadi salah satu Juru Kampanye Nasional dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) alias timses (tim sukses) Prabowo-Sandiaga.

  1. Tedjo Edhy Purdijatno

 

Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno pernah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut era SBY. Memasuki masa pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden JK, Tedjo menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mulai 27 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015.

Selepas meninggalkan jabatan menteri, Tedjo masuk ke arena politik. Dia berlabuh di Partai Berkarya, partai bentukan Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto). Tedjo menjabat posisi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya.

Kini, nama Tedjo ada dalam susunan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga yang diunggah KPU. Tedjo merupakan adalah salah satu juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga.

Kontroversi Kritik Ferry

Ferry Mursyidan Baldan yang merupakan Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang kini menjadi Timses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ferry mengkritik pembagian sertifikat tanah Presiden Joko Widodo. Pernyataan eks politikus NasDem itu tak ayal menjadi kontroversi.

NasDem, partai yang sempat dinaungi Ferry ikut angkat bicara mengenai kontroversi ini. Partai pimpinan Ketum Surya Paloh tersebut menangkis kritik itu dengan menyinggung soal pencopotan Ferry dari Kabinet Kerja.

“Kalau orang yang dimundurkan berarti kerjanya nggak bagus. Gitu saja. Jadi nggak usah mengkritik lah,” tandas Ketua DPP NasDem Irma Suryani, Minggu (14/10/2018).

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, juga ikut mengomentari kritikan Ferry. Politikus Golkar tersebut juga menyindir kinerja Ferry selama menjadi menteri hingga akhirnya di-reshuffle.

“Jadi kalau ya… hari ini Ferry bertanya, karena memang pada waktu jadi menteri tidak ada yang bisa Ferry lakukan sesuatu,” beber Ngabalin, Senin (15/10/2018).

Tak berhenti di Ngabalin, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin juga tidak ketinggalan memberikan balasan untuk Ferry. Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto membalas kritik tersebut dengan membandingkan kinerja Ferry saat menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang.

“Wajar Pak Ferry mengkritik, karena kecepatan sekarang lebih besar daripada beliau menjabat, wajar itu. Itu sangat manusiawi, naluriah, karena kecepatan dari menteri sekarang jauh lebih tinggi,” tandas Hasto saat dimintai tanggapan atas kritikan Ferry, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Kritikan Ferry Telat?

Adapun Anggota DPR RI Komisi III Fraksi PPP, Achmad Baidowi menyebut Ferry terlambat jika ingin memberikan kritikan. Pria yang akrab disapa Awiek itu mempertanyakan mengapa baru sekarang ia mengomentari soal prosedur pembagian sertifikat tanah Jokowi.

“Pertama, kritik tersebut disampaikan mantan Menteri ATR/Kepala BPN yang menjadi bagian dari program tersebut, kenapa disampaikan sekarang? Kok tidak bersuara ketika yang bersangkutan menjadi Menteri,” Awiek lugas menegaskan.

Menurut Awiek, Jokowi ikut membagikan sertifikat tanah karena menuntaskan visi misi yang ada di programnya. Saran Awiek, jika ingin mengkritik kebijakan pemerintah, pertimbangkan juga dari segi substansinya daripada hanya soal prosedur.

“Presiden tampil dalam acara seremonial dengan membagikan sertikat juga tidak salah, karena itu merupakan program unggulan yang dicanangkan dalam visi misi,” imbuh politikus PPP itu.

“Selain itu tak semuanya presiden yang menyerahkan, contoh di Dapil saya dari 4 Kabupaten di Madura, hanya kabupaten Sumenep yang diserahkan secara simbolis oleh presiden, selebihnya BPN yang menyerahkan, sebaiknya kritik dilancarakan secara substansial bukan prosedural hanya terkait tata cara penyerahan sertifikat,” sambung Awiek.

Sebelumnya, Ferry menilai pembagian sertifikat gratis oleh Jokowi seolah-olah hanya menampilkan peran presiden. Ia yang kini bergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu memang tak mempersoalkan aksi presiden, namun menurutnya dengan aksi itu, seolah-olah peran semua pihak yang berperan jadi tertutupi.

“Ya sah-sah saja, tapi ya biar nanti rakyat saja yang menilai. Memang bagusnya semua dilibatkan bahwa memang ada proses, ada peran dari kepala desa, camat, bupati atau walikota, Badan Pertanahan Nasional sendiri dan lain-lain tidak ujug-ujug dari presiden terus diserahkan. Penegasan bahwa ada proses itu penting,” papar Ferry di sela-sela Deklarasi Relawan Prabowo-Sandi Kedu Raya di Kebumen, Jateng, Minggu (14/10/2018).

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Jika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.