Fahri Hamzah Persilakan Rakyat ‘Serang’ Lembaga Kepresidenan: Yang Tidak Boleh Itu…


SURATKABAR.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa rakyat boleh ‘menyerang’ lembaga kepresidenan menggunakan berbagai kritikan pedas. Pasalnya, dikatakan Fahri, lembaga kepresidenan mempunyai kekuasaan.

Fahri, seperti yang dilansir dari laman Kompas.com pada Minggu (14/10/2018), mengatakan rakyat tidak diperbolehkan menyerang DPR. DPR dianggapnya lemah tak berdaya lantaran tak memiliki kekuasaan seperti halnya lembaga kepresidenan.

“Boleh menyerang lembaga kepresidenan, atau sebut kabinet bohong, sebab mereka punya power. Yang tidak boleh itu menyerang DPR dan lembaga pengadilan seperti hakim. Karena mereka lemah tidak ada kekuasaan,” kata Fahri dalam acara ‘Ngopi Bareng’ Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI), Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/10).

Hal tersebut disampaikan oleh politisi yang baru saja dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai jawaban pertanyaan peserta diskusi dari ketua kelompok Emak-Emak Sumatera Selatan. Wanita tersebut mengaku kerap mendapatkan serangan saat akan menyampaikan berita kebenaran.

“Jadi Bu, boleh mengkritik lembaga kepresidenan. Polisi juga sekarang baik-baik. Kalau ditangkap malamnya dikasih nasi goreng,” kelakar Fahri menjawab keluh kesah sang penanya tersebut.

Baca Juga: Tegas! Dituding Mengkhianati Rakyat, Tim Petahana: Pak Jokowi Bersih dari Masa Lalu yang Ternoda

Ia kemudian menambahkan, apabila seorang presiden ingin menyampaikan klarifikasi terkait kritik yang disuarakan oleh masyarakat, dapat menggunakan panggung kekuasaan. Baik itu melalui media televisi maupun pidato terbuka.

“Tidak boleh pemerintah itu dikritik sedikit ditangkap. Kalau pemerintah menghendaki klarifikasi, dia punya semua hal. Panggungnya presiden itu punya kemampuan mem-bully, semua mendengar,” jelas Fahri.

“Jadi dia ingin mengklarifikasi pakai panggungmu. Jangan pakai kekuasaan, jangan takut pakai diskusi seperti ini tidak ada yang terluka,” imbuhnya.

Seorang presiden, ungkap Fahri, menerima gaji dari uang rakyat untuk mendengarkan kritikan pedas dari masyarakat. Untuk itu presiden dituntut kuat mental menghadapi beragam komentar miring.

“Kalau nggak ada seperti ini, Anda digaji untuk mendengar yang pedes-pedes. Begitu cara kerjanya demokrasi. Banyak yang belum paham. Emak-emak yang berjuang perlu semacam keberanian. Dulu Bung Karno nggak ada TV atau radio ketika mau berpidato,” kata Fahri panjang lebar.