Indonesia Diminta Bayar Iuran Lebih Besar untuk IMF


SURATKABAR.IDInternational Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional meminta sejumlah negara berkembang (emerging market) untuk menaikkan iuran ke lembaga tersebut—termasuk RI. Hal ini diperlukan guna meningkatkan kepemilikan saham atau kuota masing-masing negara di kembaga keuangan itu.

Dikutip dari CNNIndonesia.com, Minggu (14/10/2018), Direktur Eksekutif IMF Agung menuturkan, pihaknya mewakili 13 negara di Asia Tenggara masih punya kuota dengan persentase rendah di IMF dibandingkan negara maju.

“Negara berkembang China, Brasil, India, termasuk Indonesia, itu masih lebih rendah dari yang seharusnya,” ungkap Juda di Bali, Sabtu (13/10/2018).

Kuota negara di IMF akan ikut berkembang seiring dengan kenaikan sahamnya. Peningkatan saham ini akan membuat kesempatan negara berkembang untuk ikut mengambil kebijakan di IMF kian terbuka lebar.

“Saham di IMF berdasarkan size of economies, negara besar tentunya mempunyai saham yang lebih besar karena kontribusinya lebih besar,” tukas Juda.

Baca juga: Kemenhub Buka Kerja Sama untuk Investor Bangun Infrastruktur Transportasi

Di samping itu, manfaat yang didapat oleh negara yang berkuota tinggi di IMF juga bisa mengakses pendanaan lebih mudah dibandingkan dengan negara yang hanya punya kuota kecil. Dikatakan Juda, ada maksimal pendanaan untuk masing-masing jumlah kuota.

“Itu biasanya ada berbagai jenis skema pembiayaan IMF terkait dengan berapa persen maksimal yang bisa diakses,” sebut Juda.

Kemudian, kuota juga menentukan jumlah pegawai yang berada di kantor IMF. Artinya, semakin banyak kuota satu negara di IMF, maka makin banyak juga pegawai yang ditempatkan di lembaga internasional terkait.

General Review of Quota

Di lain pihak, penambahan kuota masing-masing negara ini juga dibutuhkan untuk memperkuat sumber daya apabila ekonomi kembali krisis. Saat ini IMF memang harus memperkuat cadangan dananya.

Disampaikan Juda, agenda mendorong penambahan kuota negara berkembang ini masuk dalam agenda bernama General Review of Quota. Ia menuturkan hal ini telah dikaji sebanyak 15 kali.

“Di dalam annual meeting (AM) ini memang belum ada kesepakatan, tapi targetnya di AM tahun depan pada April. Waktunya sudah mendesak,” tutupnya kemudian.