Soal Larangan Kampanye di Pesantren, Sandiaga Berikan Tanggapan Santai Ini


SURATKABAR.ID – Bakal calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno buka suara menanggapi aturan kampanye yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebelumnya KPU menyampaikan larangan berkampanye di lembaga pendidikan, di mana salah satunya adalah pesantren.

Dilansir dari laman Republika.co.id, Jumat (12/10/2018), Sandiaga menegaskan akan mematuhi larangan tersebut. Ia pun mengaku tidak akan melakukan kunjungan ke pesantren untuk kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Saya rencananya menunggu representasi dari tim hukum kami. Seandainya tidak diperkenankan, kami akan patuh,” jelas Sandiaga usai pertemuannya dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Yogyakarta pada Jumat (12/10).

Sebelumnya, seperti yang diketahui, KPU menegaskan larangan larangan kampanye bagi seluruh peserta Pemilu 2019 di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Adapun aturan tersebut tertera dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilu.

Pada Pasal 280 Ayat 1 huruf h, dijelaskan bahwa seluruh peserta Pemilu, termasuk pelaksana, peserta, hingga tim kampanye tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas milik pemerintah, tempat-tempat beribadah, dan tempat pendidikan untuk berkampanye.

Baca Juga: Tegas! Dituding Mengkhianati Rakyat, Tim Petahana: Pak Jokowi Bersih dari Masa Lalu yang Ternoda

Di sisi lain, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Hasto Kristyanto buka suara menanggapi larangan berkampanye di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Menurutnya, peraturan tersebut seharusnya melihat relevansi dari kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon.

“Seperti dulu, kita lihat penggunaan tempat-tempat ibadah banyak disalahgunakan. Tidak diambil tempat yang tegas, jadi membuat aturan itu harus sesuai bagaimana aturan dalam praktik,” tukas Hasto Kristyanto ditemui di Jakarta pada Kamis (11/10) kemarin.

Politisi yang menduduki posisi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menegaskan, tak ada larangan teruntuk seseorang mendatangi komunitas rakyat. Ia menambahkan, setiap lapisan seharusnya lebih memahami kegiatan mana yang masuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan mana saja yang tidak.

Diketahui, dalam beberapa waktu terakhir ini calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin kerap mengunjungi pesantren-pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Adapun tujuan kedatangan Ma’ruf Amin adalah untuk bersilaturahmi dengan para ulama dan juga pimpinan di pesantren-pesantren tersebut.