Kemenhub Buka Kerja Sama untuk Investor Bangun Infrastruktur Transportasi


SURATKABAR.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak dapat dijadikan sebagai satu-satunya sumber untuk melakukan pembangunan yang merata ke seluruh wilayah Indonesia yang luas ini. Padahal, seperti diketahui, pembangunan sektor transportasi berkelanjutan memerlukan biaya yang tak sedikit.

Itulah sebabnya keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ataupun swasta diperlukan untuk turut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan tersebut. Sedangkan, pembangunan infrastruktur transportasi merupakan salah satu hal penting untuk dilakukan demi terwujudnya konektivitas nasional.

Oleh karena itu, Kemenhub lantas membuka kerja sama dalam porsi tertentu, dengan berbagai pihak, untuk membangun infrastruktur transportasi. Pihak swasta disebutkan akan mendapat ruang untuk berkontribusi bagi pembangunan transportasi yang melayani masyarakat luas. Demikian sebagaimana dikutip dari laporan Republika.co.id, Rabu (10/10/2018).

“Kita ingin swasta masuk, tapi bukan berarti kita akan menjual aset-aset. Tidak begitu. Kita akan pilah-pilah. Yang terpenting adalah fungsi-fungsi transportasi tetap berjalan baik. Satu sisi pemerintah masih tetap dapat melayani masyarakat. Swasta juga mendapatkan ruang untuk berusaha dan mendapatkan keuntungan,” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, seperti dalam siaran persnya, Senin (08/10/2018).

Sehingga dengan keterlibatan BUMN, BUMD, maupun swasta, pemerintah bisa menggunakan anggarannya untuk membangun akses transportasi di daerah yang lebih membutuhkan.

Baca juga: Ditunda, Harga BBM Premium Tak Jadi Naik karena Hal Ini

Kerja sama ini sekaligus diharapkan bisa membuat pembangunan infrastruktur transportasi segera terlaksana dengan lebih cepat dan lebih baik.

Skema KPBU

Untuk skema kerjasamanya, ada berbagai opsi yang tersedia. Salah satunya yakni skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). KBPU merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.

Sementara itu, yang menjadi acuannya adalah spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerja sama—yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha. Hal ini, tentunya, dilakukan dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Diklaim mampu memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke taraf nasional, skema KPBU ini juga dipastikan dapat meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Skema ini juga memungkinkan swasta untuk terlibat membiayai proyek pemerintah dengan cara yang transparan. Tak hanya itu saja, dengan skema ini aset akan tetap dimiliki negara setelah selang waktu 30 tahun, atau sesuai dengan perjanjian kontrak kerja sama.

Berikut adalah beberapa proyek kerja sama KPBU yang potensial dan menjadi pilot project untuk direalisasikan:

  1. Rencana Pembangunan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.
  2. Rencana Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad.
  3. Pembangunan Bandar Udara (Bandara) Komodo Labuan Bajo.
  4. Pembangunan jalur kereta api di Makassar Pare-Pare.
  5. Pembangunan Pelabuhan Bau-Bau dan Anggrek.
Skema KSP

Selain mekanisme KPBU, ada juga skema kerja sama lainnya, yakni Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

Kemenhub rencananya akan memanfaatkan gelaran International Monetary Fund (IMF)-World Bank Group Annual Meetings 2018 yang digelar pada 8-14 Oktober di Nusa Dua, Bali sata ini. Perhelatan akbar ini dapat menjadi ajang diskusi yang pada akhirnya membuka peluang untuk para investor agar turut ambil bagian berkontribusi.

Dalam acara yang dihadiri oleh 189 negara anggota tersebut, Kemenhub dapat menyosialisasikan perkembangan pembangunan dan peluang investasi transportasi di Indonesia kepada dunia internasional.

Tak hanya itu, Kemehub juga sekaligus akan menyampaikan skema kerja sama yang dapat dilakukan untuk semakin memajukan kemaslahatan pembangunan transportasi di Tanah Air RI.