Pemerintah Batasi Bantuan dari Negara Lain untuk Sulteng, Ternyata Ini Alasannya


SURATKABAR.ID Abdurrahman Mohammad Fachir yang merupakan Wakil Menteri Luar Negeri menyampaikan, sampai sekarang sudah ada 4 organisasi internasional dan 25 negara sahabat yang menyatakan ingin memberi bantuan ke Sulawesi Tengah. Namun, baru 18 negara yang sudah merealisasikannya.

“18 negara yang sudah merealisasikan bantuan, berbagai macam bentuknya,” ujar Fachir di Graha BNPB, Jakarta Timur, Sabtu (06/10/2018), sebagaimana dikutip dari reportase Liputan6.com.

Beberapa negara terkait di antaranya ialah Amerika Serikat, Prancis, Ceko, Swiss, Norwegia, Hungaria, Turki, Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, New Zealand, Singapura, Thailand, Jepang, India dan China.

Fachir menyebutkan, pemerintah juga membatasi bantuan dari negara sahabat. Kriteria bantuan yang akan diterima adalah yang memang dibutuhkan di lapangan. Hal ini dilakukan agar bantuan tersebut dapat segera digunakan di lokasi bencana.

“Mudah-mudahan kita punya pemahaman yang sama terkait hal itu,” imbuhnya kemudian.

Baca juga: Menohok! Dikomentari Pedas Soal Stok Bantuan, Pasha Ungu Jawab Begini

Untuk menyamakan persepsi, Kemenlu mengumpulkan duta besar negara-negara yang berniat mengirimkan bantuan dan memberi spesifikasi bantuan apa saja yang saat ini sangat dibutuhkan.

Empat jenis bantuan yang saat ini sudah diterima yakni transportasi udara, water treatment, genset dan tenda. Keempat jenis bantuan ini diarahkan khususnya untuk dua kota dengan kerusakan paling parah yakni Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Distribusi Terhambat

Adapun untuk obat-obatan dan tenaga medis saat ini sudah mencukupi. Sehingga pemerintah Indonesia juga tidak menerima tenaga medis dari luar negeri. Dengan kata lain, tenaga medis yang menangani korban seluruhnya dikerahkan dari tim dalam negeri. Selain itu, melansir reportase Kompas.com, bantuan obat-obatan juga tidak diterima lantaran pertimbangan regulasi dan penyesuaian dengan keadaan di Indonesia.

Sementara untuk bantuan alat utama sistem persenjataan (alutsista), yang diterima hanya pesawat angkut, seperti C-130, dan helikopter. Sedangkan bantuan kapal juga tidak diterima.

Yang saat ini masih menjadi hambatannya adalah keterbatasan transportasi untuk mendistribusikan layanan kesehatan.

Fachir melanjutkan, selain bantuan berupa logistik, tak lupa negara-negara sahabat menawarkan bantuan keuangan juga untuk korban terdampak bencana.

“Kita identifikasi [apa saja yang dibutuhkan] untuk mereka menyesuaikan yang mereka tawarkan. Ternyata dari yang mereka tawarkan termasuk juga ada yang sifatnya finansial, bantuan keuangan, itu juga kita terima, terima kasih,” ungkapnya menjelaskan.

Tak hanya bantuan barang, pemerintah juga membuka rekening donasi dari negara lain serta lembaga internasional. Dana yang terkumpul kemudian akan digunakan oleh BNPB untuk melakukan tindakan kedaruratan seperti belanja logistik dan aktivasi posko.

Rincian Bantuan Alutsista

Sementara itu, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga saat ini ada 11 pesawat dari bantuan luar negeri, yakni 2 unit C-130 dari Singapura, Korea Selatan, dan Inggris, dan 1 unit C-130 dari India.

Sementara Malaysia, menyumbangkan 2 unit Mi-17, Jepang dan Qatar masing-masing menyumbangkan 1 unit TBN. Pesawat-pesawat ini digunakan untuk pencarian korban dan proses evakuasi. Juga mencakup pengangkutan logistik untuk para pengungsi di sejumlah titik pengungsian.

“Bagi pesawat asing yang akan melaksanakan evakuasi medis atau evakuasi pasien, wajib diadakan pendampingan oleh tenaga medis dari Indonesia,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis (04/10/2018).

Sutopo menambahkan, seluruh administrasi dan perizinan bantuan luar negeri diproses melalui Kementerian Luar Negeri.

“Kementerian/Lembaga terkait agar berkoordinasi dalam hal mekanisme bantuan dan penyaluran di lapangan dikoordinir oleh BNPB,” tuturnya.

Selain itu, Satgas bantuan luar negeri yang bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk proses administrasi bantuan luar negeri tersebut juga telah dibentuk.

Sebelumnya, gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami melanda Sulawesi Tengah, Jumat (28/09/2018). Akibat bencana tersebut, BNPB mencatat 1.424 orang meninggal dunia.

Selain itu, terdapat 2.549 korban luka berat yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit, baik di Palu maupun di luar Palu. Sementara untuk korban hilang mencapai 113 orang. Hingga saat ini, proses evakuasi dan pencarian masih terus dilakukan. Bantuan yang tersebar di 141 titik juga terus disalurkan untuk 70.821 pengungsi.