Kritik Peran Menteri Puan Tangani Gempa Sulteng, Andi Arief: Jangan Asal Pasang Menteri


SURATKABAR.ID – Menurut penilaian Andi Arief selaku Wakil Sekjen Partai Demokrat, manajemen penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak berjalan dengan baik. Penilaian Andi, ada yang putus dalam rantai koordinasi manajemen penanggulangan bencana tersebut.

“Bukan saya ingin memperkeruh situasi, menurut saya rantai manajemen penanggulangan bencana ada yang putus,” kata Andi lewat akun Twitter @AndiArief__, Senin (01/10/2018).

Mengutip laporan CNNIndonesia.com, Senin (01/10/2018), Andi menyampaikan putusnya rantai manajemen penanggulangan bencana ini karena ada yang tidak melaksanakan tugasnya. Pihak tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di bawah kepemimpinan Puan Maharani yang dinilai tidak melaksanakan tanggung jawabnya.

Padahal, ia menilai Puan merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas penanggulangan bencana alam yang kekuatannya diklaim 200 kali lipat dari kekuatan Bom Hiroshima tersebut.

“Dia menteri yang paling bertanggung jawab soal penanggulangan bencana,” tukas Andi Arief.

Baca juga: Tanggapi Terjadinya Penjarahan, Presiden Izinkan Bantuan Internasional Untuk Palu-Donggala

Penjarahan Terjadi karena Minim Bantuan Logistik?

Andi memaparkan, salah satu dampak dari tidak adanya tanggung jawab Puan ialah terjadinya penjarahan sejumlah mini market yang dilakukan oleh para korban bencana.

Menurutnya, para korban bencana terpaksa melakukan penjarahan karena minimnya bantuan logistik pasca insiden gempa dan tsunami yang menimpa Palu-Donggala, Sulawesi Tengah. Dan bantuan logistik ini semestinya disalurkan oleh Kemenko PMK.

“Soal penjarahan itu soal dukungan logistik yang kurang dari luar wilayah terdampak. Itulah mata rantai penanganan tanggap darurat yang menjadi tugas dan tanggung jawab menteri Puan Maharani,” tandas Arif.

Lebih dari itu, ia menyarankan agar kabinet periode 2019-2024 tidak asal menunjuk menteri sehingga hal serupa tak perlu terjadi.

“Saran saya kabinet 2019-2024 jangan asal pasang menteri, lihat juga kemampuannya,” katanya.

Bukan Penjarahan Tapi Pengambilan Darurat

Di sisi lain, Politikus PDIP Hamka Haq beranggapan bahwa tudingan Andi tersebut tidak tepat. Ia menuturkan Puan hanya bertugas untuk mengkoordinir kementerian dan terkait untuk menyalurkan bantuan. Sebagai contohnya, ia melanjutkan, kementerian dan badan terkait yakni Kemensos, Kemendagri, hingga BNPB.

“Tugas lapangan itu bukan Menko. Tugas lapangan itu tugas Kementerian dan badan-badan,” tandas Hamka kepada tim pers.

Penilaian Hamka, selama ini Puan melaksanakan tugasnya dengan baik. Puan dinilai mampu mengoordinasi dengan baik untuk melakukan penanggulangan terkait.

Mengenai sejumlah penjarahan oleh korban bencana, anggota Komisi VIII ini membantah hal tersebut. Ia menjelaskan, tindakan para korban bencana mengambil berbagai barang tersebut diawasi oleh aparat karena pemilik toko tak berada di lokasi.

Dalam peristiwa itu, ia berkata para aparat mencatat setiap barang yang diambil untuk nantinya ditanggung oleh pemerintah.

“Jadi bukan penjarahan. Pengambilan secara darurat diawasi oleh Satgas pengaman. Berapa yang keluar, seluruhnya dibayar pemerintah,” ungkapnya.