Blak-Blakan! Singgung Janji Penyelesaian HAM Jokowi-Ma’ruf, Suciwati Munir: Itu Bohong Besar


    SURATKABAR.ID – Suciwati Munir, buka suara mengomentari janji penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang digalakkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dalam kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

    Istri almarhum Munir Said Thalib, seperti yang dilansir dari laman Tirto.id, pada Senin (1/10/2018), menilai janji penyelesaian kasus HAM yang diutarakan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin hanyalah kebohongan besar. Ia mengaku jenuh mendengar isu tersebut kembali dijadikan dagangan politik.

    “Apa HAM? Itu hanya bohong besar. Ini untuk berkuasa. Bukan untuk memperjuangkan nilai-nilai HAM itu sendiri,” tegas Suciwati ketika dihubungi. “Saya selalu bilang, kayanya enggak punya bahan lain untuk jualan, HAM terus tapi tak ada aksi konkret,” imbuhnya kemudian.

    Kembali bertarung memperebutkan kursi presiden untuk periode mendatang, Jokowi yang kini didampingi Ma’ruf Amin, memasang ulang janji penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, sebagaimana tertuang dalam poin 6.4. terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

    Dalam poin yang sama tertulis juga janji kampanye tim petahana Jokowi-Ma’ruf, yakni meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif di berbagai institusi dalam rangka melindungi serta menegakkan HAM.

    Baca Juga: Prabowo: Mungkin Ini yang Terakhir kepada Masyarakat Indonesia

    Sebelumnya, dalam Pilpres 2014, Jokowi-Jusuf Kalla (JK) juga memasukkan janji segera menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Bahkan semua nazar tersebut tertulis secara terperinci dalam visi dan misi Jokowi.

    Namun, mulai dari kerusuhan Mei, Trisakti Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, Talangsari Lampung, Tanjung Priok, hingga Tragedi 1965, tak satu pun yang berhasil dirampungkan dengan baik sesuai janji manis di masa kampanye Pilpres 2014.

    Terkait hal tersebut, Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Siti Noor Laila buka suara. Ia menilai alasan semua janji tersebut tak sanggup diwujudkan lantaran faktor orang-orang yang berdiri di belakang Jokowi.

    Padahal, menurutnya, seharusnya seorang presiden bisa lebih fokus pada kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pasalnya hanya kasus-kasus tersebutlah yang dapat ia intervensi untuk dituntaskan sesegera mungkin.

    “Mungkin karena ada kekuatan politik di belakangnya yang sangat kuat,” ungkap Siti, Jumat (28/9) lalu. “Untuk kasus pelanggaran HAM biasa, presiden tidak bisa intervensi karena kasus itu masuk ke dalam tindak pidana umum. Makanya mungkin enggak masuk visi-misi dia,” imbuhnya.

    Janji Manis Jokowi pada Pilpres 2014

    Visi dan misi Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 disarikan dalam agenda keempat Nawacita. Dari 42 prioritas utama pemerintahannya, janji segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu secara adil adalah salah satunya.

    Ada pun janji tersebut dirumuskan dalam salah satu kebijakan strategis bidang hukum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

    Kasus-kasus yang tak juga usai, akhirnya menjadi warisan beban sosial serta politik di setiap pemerintahan di Indonesia. Menurut Suciwati, Jokowi dan program Nawacita yang dibangga-banggakan tak berjalan seperti yang dijanjikan.

    “Dia sudah mengkhianati kita semua. Kasus Munir, sebetulnya mudah, tapi dibuat susah. Administratif saja enggal bisa kelola. Contoh, hilangnya dokumen TPF. Hal remeh saja enggak bisa lakukan,” ungkap Suciwati mengeluhkan janji manis Jokowi yang penuh kekosongan.

    Bukti Kegagalan Jokowi dalam Kasus Pelanggaran HAM

    Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati turut urun pendapat. Ia mengaku pesimis mendengarkan kembali janji penyelesaian HAM masa lalu oleh kubu petahana. Menurutnya, Jokowi sudah jelas terbukti gagal memperjuangkan kasus-kasus tersebut.

    “Kami melihat tindakan orang berdasarkan kecenderungan dan kesempatan 5 tahun lalu sudah membuktikan kegagalan ini,” ujar Asfin tegas.

    Asfin kemudian mengeluarkan sindiran pedas kepada beberapa orang yang direkrut Jokowi untuk menempati posisi di kursi pemerintahan. Padahal, orang-orang tersebut memiliki beban tudingan sebagai pelaku pelanggaran HAM berat.

    Ia menyebutkan beberapa diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Menteri Pertahanan Ramizard Ryacudu, dan Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono.

    “Apabila mereka yang terindikasi terlibat pelanggaran HAM atau sudah terbukti menentang penuntasan pelanggaran HAM dan pemulihan korban, (tetapi) tetap menempati posisi-posisi strategis, maka tampaknya hasil akan sama,” ungkap Asfin.

    Ia menilai selama empat tahun masa Pemerintahan Jokowi, yang dipentingkan hanya stabilisasi posisi politik ketimbang segera menuntaskan serta memulihkan hak korban.

    “Dagangan politik pun cukup memalukan, karena yang tertera di Nawacita tidak terpenuhi. Salahs atu prasyarat yang diberikan oleh para ahli internasional adalah penyingkiran mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu dari politik,” jelasnya.

    Daftar Kasus Pelanggaran HAM yang Mengendap

    Berdasarkan data dari Komnas HAM, hingga saat ini setidaknya ada 7 kasus pelanggaran HAM dari masa lalu yang masih mengendap di Kejaksaan Agung. Mulai dari Talagnsari (7 September 1989), Kerusuhan Sosial (Mei 1998), Penculikan Aktivis (Mei 1998), Trisakti (Mei 1998), Semanggi (13 November 1998), Semanggi II (24 September 1999), dan Kasus Abepura Papua (7 Desember 2000).

    Ungkapan kekecewaan pun ikut dikeluarkan oleh kubu pasangan capres-cawapres RI nomor urut 02. Juru Bicara Tim Sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, mengritisi mandeknya upaya penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM berat oleh Jokowi.

    “Enggak ada. Enggak ada yang diselesaikan oleh Jokowi,” tandas politisi Gerindra tersebut.

    Habiburokhman mengungkapkan isu pelanggaran HAM berat dari masa lalu yang dimasukkan dalam visi dan misi kampanye Jokowi tidak akan banyak berpengaruh pada masyarakat. Pasalnya, masyarakat kini, menurutnya, lebih fokus pada sektor ekonomi.

    “Saya pikir masyarakat sudah cerdas. Soal HAM itu harusnya soal aksi, bukan hanya wacana tataran presiden saja,” selorohnya kemudian.

    Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Johny G. Plate, menegaskan bahwa menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukanlah perkara mudah. Ia justru mengharapkan penuntasan kasus-kasus tersebut tak perlu melalui jalur pengadilan.

    “Pak Jokowi tentu mengutamakan penyelesaian HAM. Yang pertama pasti itu tidak boleh bertentangan dengan hukum, tidak berarti harus selalu melalui hukum. Penyelesaian HAM itu harus dalam rangka rekonsiliasi nasional,” ujar Plate.

    Ia menampik tudingan bahwa janji politik yang dibawa pasangan Jokowi-Ma’ruf terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat adalah untuk mendulang elektabilitas. Ia menegaskan isu HAM harus segera dituntaskan, bukan diperjualbelikan di ranah politik.

    “Kalau masalah elektabilitas, eprsoalan HAM tidak untuk dipolitisasi. HAM adalah rekonsiliasi. Jangan HAM untuk elektabilitas,” pungkas politisi Partai NasDem tersebut.

    [wpforms id=”105264″ title=”true” description=”true”]