Heboh Pengurus dan Kader PKS se-Bali Undurkan Diri Massal, Ada Apa?


SURATKABAR.ID – Pengunduran diri secara massal dilakukan oleh ribuan jajaran pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Bali, mulai dari jajaran struktural hingga tubuh partai, isu perpecahan akhirnya memuncak. DPW PKS di Bali menyatakan mundur massal dan membeberkan sejumlah alasan terkait cara kerja DPP PKS.

Ketua DPW PKS Provinsi Bali, H Mudjiono mengungkapkan, ada empat poin yang membuat mereka menyatakan mundur secara massal dari kepengurusan PKS Bali, demikian dikutip dari laporan Viva.co.id, Sabtu (29/09/2018).

Ia menjelaskan, kisruh  ini berawal dari penggantian jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bali pada tanggal 27 September 2018 yang dilaksanakan tidak dengan prosedur kepartaian, tanpa musyawarah, dan dilakukan pada detik setelah kelolosan PKS sebagai kontestan pemilu 2019.

Hal itu menunjukkan empat sikap PKS, yang sekaligus menjadi alasan pengurus dan kader PKS se-Bali mengundurkan diri massal.

Pertama, yakni penggantian kepengurusan sebagai bentuk otoritarianisme DPP PKS dengan menabrak AD/ART dan persekusi terhadap kader yang dituduh tidak loyal.

Baca juga: Serupa Rosmah Mansor, 4 Ibu Negara Ini Terkenal Suka Foya-foya

“Kedua, DPP PKS anti demokrasi, pimpinan PKS menutup pintu dialog dan perbedaan pandangan,” tutur Mudjiono di hadapan ratusan pengurus dan kader PKS se-Bali di Kantor DPW PKS Provinsi Bali di Jalan Tukad Yeh Ho III Nomor 1 Denpasar, Jumat (28/09/2018).

Ketiga, masih imbuh Mudjiono, tindakan dan sikap pimpinan PKS berbeda jauh dengan nilai-nilai Islam yang menjadi identitas PKS selama ini.

Keempat adalah pembelahan Pimpinan PKS sejak 2016 secara sistematis, konflik dan pemecatan di dalam tubuh PKS yang membuat PKS kehilangan kekuatannya, khususnya menghadapi pemilu 2019.

“Oleh karena itu, kami bersama jajaran Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPD), Kader Inti, dan Anggota PKS Se-Bali menyatakan mundur dari Jabatan Struktural Pengurus PKS dan meletakkan status sebagai Kader dan Anggota PKS yang kami tujukan kepada Ketua Majelis Syuro (KMS) selaku Pimpinan Tertinggi PKS dengan tembusan kepada Presiden PKS,” tandas Mudjiono.

Sudah Tak Efektif

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat Bali, khususnya atas dukungannya selama ini. Selain itu, ia juga memohon maaf harus menempuh cara ini lantaran menurutnya sudah tidak efektif lagi berjuang lewat PKS.

“Bagi kami, politik adalah sarana menebar kebaikan dan berjuang untuk bangsa, negara, dan agama.  Kami akan tetap akan berjuang menebar kebaikan dan amar ma’ruf nahi mungkar bagi masyarakat Bali,” tukasnya.

Mengutip laporan AntaraNews.com, saat ditanya jumlah kader dan pengurus PKS yang mengundurkan diri, Mudjiono menjawab untuk di Bali yang loyalitas dan siap bergerak adalah sebanyak 4.600 orang.

“Kader dan pengurus se-Bali berjumlah mencapai 4.600 orang. Jumlah ini yang kami ajak dan bisa digerakkan. Kalau melihat jumlah perolehan suara pada pemilu sebelumnya sebanyak 44.000 suara. Ini berarti PKS di Pulau Dewata cukup besar. Namun dengan kebijakan dari DPP PKS. Gerbong pemilih juga kami bebaskan. Belum ada instruksi kami akan mengarahkan kemana pada pemilu mendatang,” bebernya.

Pada kesempatan itu, para kader PKS yang merasa kecewa tersebut membentangkan spanduk bertuliskan “Seluruh Kader dan Pengurus PKS se-Bali mengundurkan diri” dan pamflet di halaman Kantor P*K Bali di Renon Denpasar.

Ada pun pengunduran diri massal yang ditandai dengan mencopot jas kebesaran PKS itu salah satunya disebabkan oleh kemunculan SK pengurus DPW PKS Provinsi Bali yang baru di bawah komando Hilmun Nabi. Hingga kemarin sore, para pengurus dan kader PKS se-Bali masih bekerja menyelesaikan proses administrasi yang perlu didaftarkan ke KPU sebagai partai politik peserta Pemilu.