Nama Romy PPP Disebut dalam Dakwaan Kasus Suap DAK


SURATKABAR.ID – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy (Romy PPP) disebut-sebut dalam dakwaan mantan pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

Adapun dalam dakwaan tersebut, orang kepercayaan Bupati Kampar Aziz Zaenal, Erwin Pratama Putra mengungkapkan mengajukan usulan anggaran di APBN 2018 melalui Romy PPP, selaku anggota Komisi Keuangan DPR, diwartakan Tempo.co.

“Erwin Pratama Putra menyampaikan Kabupaten Kampar juga telah mengajukan usul anggaran di APBN 2018 melalui Romahurmuziy anggota Komisi XI DPR RI,” kata Jaksa KPK membacakan dakwaan Yaya Purnomo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Kamis (27/9) kemarin.

Lebih lanjut, jaksa menyatakan bahwa Erwin mengungkapkan hal tersebut kepada Yaya Purnomo serta PNS Kemenkeu Rifa Surya di kantin Kementerian Keuangan pada Oktober 2017 lalu. Adapun dalam pertemuan tersebut, Erwin meminta keduanya untuk mengawal usulan yang diajukan melalui Romy.

Masih di bulan Oktober tahun lalu, jaksa mengungkapkan Erwin dan Eka Kamaluddin menemui Aziz Zaenal di rumah dinasnya di Kampar. Eka sendiri merupakan orang yang mendapatkan tugas dari Anggota Komisi Keuangan DPR Amin Santoso untuk mencari daerah yang mau menggunakan aspirasinya di komisi keuangan. Imbalannya adalah fee 7 persen dari jumlah total anggaran yang disetujui.

Baca Juga: Tak Disangka! Ternyata Ini Asal Mula Kasus Suap yang Jerat 40 Anggota DPRD Kota Malang

Eka menawarkan Aziz bantuan mengurus anggaran infrastruktur yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPR yang menjadi bagian Amin. Namun, lantaran menganggap fee 7 persen terlampau besar Aziz menolaknya.

Dikarenakan tak menemui kesepakatan besaran fee, Erwin kemudian langsung mengurus anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kampar kepada Yaya dan Rifa dengan imbalan fee sebesar 3 persen.

Akhirnya, Kabupaten Kampar menerima alokasi DAK di APBN 2018. Dan atas jasanya tersebut, Yaya sebagai Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Kementerian Keuangan mengantongi gratifikasi senilai Rp 125 juta. Tetapi dalam dakwaan tak dijelaskan secara terperinci, apakah Romy ikut menerima gratifikasi atau tidak.

Dalam perkara ini, KPK mendakwa Yaya dan Rifa telah menerima gratifikasi sebesar Rp 3,7 miliar, US$ 53.200 dan SG$ 325 ribu yang didapatkan dari 8 daerah, salahs atunya Kabupaten Kampar. Keduanya didakwa telah memanfaatkan posisi untuk memberikan informasi kepada daerah mengenai pemberian anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Insentif Daerah (DID).

Tak hanya itu, KPK juga mendakwa Yaya telah menerima uang suap sebesar Rp 300 juta dari mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa lewat Taufik Rahman, Uang tersebut diterima Yaya bersama mantan Anggota Komisi Keuangan DPR Amin Santoso serta Eka Kamaluddin.

Uang ‘pelicin’ tersebut diberikan dengan tujuan agar Kabupaten Lampung mendapat alokasi anggaran dari DAK dan DID pada APBN 2018. Uang yang diterima Yaya, menurut jaksa, merupakan bagian terpisah dari Rp 2,8 miliar yang diterima Amin Santoso lewat Eka Kamaluddin.

KPK sebelumnya pernah memeriksa Romahurmuziy dalam kasus ini pada Kamis (23/8) lalu. Saat itu, KPK menyatakan memeriksa Romy untuk mengklarifikasi penyitaan uang sebesar Rp 1,4 miliar di rumah Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono.

Ditemui usai pemeriksaan, Romy dengan tegas menyatakan dirinya tidak tahu menahu mengenai uang tersebut. “Saya tidak tahu, karena yang bersangkutan menjalankan bisnis di luar urusan partai,” tutur Romy PPP.