Anies Akhiri Izin Reklamasi, Begini Tanggapan Pedas PDIP


SURATKABAR.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) buka suara menanggapi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akhirnya resmi mencabut izin reklamasi Teluk Jakarta serta menyebutkan peruntukan pulau yang sudah jadi adalah untuk kepentingan masyarakat.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, seperti yang diwartakan oleh Detik.com, pada Kamis (27/9/2018), mengimbau kepada Anies Baswedan untuk menerbitkan peraturan daerah terkait peruntukan pulau reklamasi.

“Gubernur wakil pemerintah pusat di daerah, kan? Sementara kalau ditengok ke belakang, pemerintah pusat sudah menerbitkan sertifikat HPL atas nama Pemprov DKI Jakarta. Kalau wakil pemerintah pusat harusnya sinergi. Cara mengaturnya bagaimana? Melalui Perda. Sedangkan sampai sekarang perdanya belum diselesaikan,” ujar Gembong Warsono, Rabu (26/9) malam.

PDIP menjelaskan bahwa perda terkait reklamasi hingga saat ini belum rampung. Selain itu pula, PDIP meminta kepada Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk menyampaikan peruntukan pulau reklamasi secara lebih jelas.

“Kalau memang diperuntukkan lain, harusnya disampaikan karena persoalan reklamasi yang melakukan pihak swasta. Namanya swasta perlu ada kepastian. Orang yang sudah investasi perlu kepastian supaya orang tidak lari dari investasi yang ia keluarkan,” jelas Gembong kemudian.

Baca Juga: Anies: Saya Umumkan Hari Ini Bahwa Kegiatan Reklamasi Dihentikan

Kebijakan yang diambil Anies, dinilai PDIP, tak sejalan dengan pemerintah pusat. Tugas dari pemerintah provinsi, menurut PDIP, adalah mengatur daratan yang sudah direklamasi.

“Itu tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat karena pemerintah daerah menjaga harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Harus terjaga harmonisasi. Maka ada TGUPP yang membidangi harmonisasi kebijakan,” ungkap Gembong lebih lanjut.

Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan mencabut 13 izin pulau reklamasi Teluk Jakarta. Adapun pencabutan izin tersebut sudah terlebih dahulu melalui verifikasi secara mendetail di Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara Jakarta.

Alhamdulillah, kami bersyukur bahwa salah satu project besar untuk menyelamatkan Pantai Utara Jakarta dan Teluk Jakarta insya Allah kita bisa tuntaskan,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Selatan, pada Rabu (26/9) kemarin.

Dengan dicabutnya izin proyek reklamasi, Anies Baswedan telah memenuhi janji kampanyenya bersama Sandiaga Uno dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Di beberapa kesempatan selama masa kampanye, Anies didampingi Sandiaga kerap mengungkapkan niatannya menghentikan proyek pemerintah tersebut demi menyelamatkan nelayan di Jakarta Utara.

Bersama Sandiaga, ia tegas menyatakan penolakan reklamasi lantaran dapat membawa dampak buruk terhadap nelayan serta lingkungan sekitar. “Seperti yang kami janjikan ketika pilkada kemarin, bahwa reklamasi dihentikan, hari ini kita tuntaskan,” tutur Anies.