Dialami 9 Juta Anak RI, Stunting Kian Mengancam Perekonomian Masa Depan


SURATKABAR.ID – Salah satu masalah genting yang harus ditangani pemerintah sedini mungkin adalah adalah stunting, yakni gagalnya otak anak dalam mencapai potensi pertumbuhannya. Kondisi ini disebabkan oleh malnutrisi (kurang gizi) kronis dan sakit berulang saat masih anak-anak. Di tengah usaha pemerintah melakukan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah RI, hal ini harus ditangani segera lantaran sudah 9 juta anak generasi penerus bangsa yang saat ini mengalami stunting.

Mengutip laporan Detik.com, Rabu (19/09/2018), Country Director World Bank Indonesia Rodrigo Chavez mengungkapkan, sekitar 37% atau hampir 9 juta balita Indonesia saat ini mengalami stunting—pertumbuhan yang terhambat—termasuk otak sang anak. Hal ini menjadi perhatian serius karena angka ini merupakan bagian dari masa depan bangsa yang jumlahnya cukup besar. Sebagai catatan, 9 juta anak yang mengalami stunting ini tersebar tak hanya di pedesaan, tapi juga di perkotaan.

“Sekitar 9 juta balita Indonesia saat ini mengalami stunting, yaitu pertumbuhan yang terhambat termasuk otak sang anak. Strategi nasional mempercepat pencegahan stunting adalah upaya serius pemerintah Indonesia untuk atasi masalah ini,” tukasnya dalam peluncuran buku Aiming High Indonesia’s ambition to reduce stunting di Financial Club, Jakarta, Rabu (19/09/2018).

Sementara itu, Deputi Menteri Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Kennedy Simanjuntak juga menyebutkan angka ini mengkhawatirkan mengingat jumlahnya sangat besar dan hampir menyamai sebuah penduduk dari satu negara.

“Secara absolut, 9 juta anak yang tersebar di pedesaan dan perkotaan yang mengalami stunting. Ini angka sangat besar, hampir jumlahnya sama dengan satu penduduk satu negara,” beber Deputi Menteri Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Kennedy Simanjuntak saat acara Stunting Summit di Hotel Borobudur, Jakarta,  Kamis (28/04/2018) lalu.

Baca juga: Seberapa Besar Kemungkinan Indonesia Terkena Krisis Ekonomi?

Tak Hanya Masyarakat Miskin Saja yang Mengalaminya

Kennedy menjelaskan, stunting tak hanya terjadi pada masyarakat miskin namun juga pada kelompok tidak miskin. Stunting menyebabkan perkembangan otak dan fisik menjadi terhambat, anak sulit berprestasi, rentan terhadap penyakit dan saat dewasa mudah menderita kegemukan sehingga berisiko mengidap penyakit tak menular.

Sementara di usia produktif, anak dengan stunting memiliki penghasilan 20% lebih rendah dibandingkan anak yang tumbuh optimal. Stunting juga mempengaruhi tingkat inteligensi anak. Di mana anak dengan stunting memiliki IQ rendah daripada anak yang tumbuh optimal.

“Stunting memberikan dampak pada kesehatan, kemiskinan juga perekonomian Indonesia,” tandasnya, seperti dikutip dari laporan OkeZone.com.

Gejala Sulit Dikenali

Salah satu kesulitan mengatasi stunting yakni gangguan kesehatan yang tak terlalu tampak gejalanya. Tak ada demam atau rasa sakit yang terjadi sehingga pada umumnya orangtua tak menyadari kalau sudah terjadi.

Untuk itu kunci keberhasilan mengatasi stunting adalah kontribusi dari berbagai sektor. Co Author Buku Aiming High yang diluncurkan World Bank, Claudia Rokx menyebutkan, misalnya seorang anak mendapat layanan kesehatan dan makanan sehat. Tapi air yang dipakainya tidak bersih, maka tetap saja ada kemungkinan anak tersebut mengalami stunting.

Dengan demikian strategi untuk mempercepat mengatasi stunting harus melalui koordinasi dengan melibatkan 22 kementerian untuk satu tujuan yang sama, yakni mengurangi angka stunting yang optimal.

“Saat ini proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam posisi yang baik. Tapi masalah stunting pada anak-anak saat ini menjadi awan gelap yang mengancam di masa depan,” ujarnya.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Pengentasan stunting memang membutuhkan kerja sama dari lintas kementerian dan lembaga. Selama ini masalah stunting kerap dibebankan kepada Kementerian Kesehatan lantaran paling dekat dengan substansi kesehatan.

Namun untuk menyelesaikan masalah stunting, butuh koordinasi hingga 22 kementerian/lembaga. Mulai dari literasi tentang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pasokan makanan, gerakan makan ikan, serta faktor pendukung lainnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan pemerintah menargetkan angka stunting bisa berkurang setidaknya menjadi 25% dari total balita yang ada di Indonesia.

Sejauh ini pemerintah telah melaksanakan sejumlah program perbaikan gizi, seperti program perbaikan sanitasi dan MCK, juga program bagaimana perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang dilakukan terintegrasi oleh semua kementerian/lembaga.

“Kita mau turunkan 2019 itu 1/4, ya kalau bisa lebih rendah lebih bagus. Tetapi sekarang kita lihat dengan yang sudah kita lakukan selama ini, bisa nggak kita sampai turun jadi 1/4,” tukasnya.

Memutus Mata Rantai Kemiskinan Antar-Generasi

Sementara itu, mengutip laporan JawaPos.com, dari sisi ekonomi, jika ini terus dibiarkan stunting tentu dapat merugikan ekonomi Indonesia. Menurut perkiraan saja, stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun.

Jika PDB negara kita Rp 13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp 300 triliun per tahun.

Besarnya potensi ancaman stunting mendorong pemerintah sejak awal berkomitmen penuh dan serius menangani permasalahan stunting.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah telah menargetkan penurunan stunting pada anak usia di bawah dua tahun (Baduta), dari 32,9 persen di 2013 menjadi 28 persen di 2019.

“Sementara di dalam RKP 2018, pemerintah telah menjadikan penurunan stunting sebagai salah satu Proyek Prioritas Nasional,” tutur Bambang dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com, Kamis (05/04/2018) lalu.

Dengan komitmen seperti itu, diharapkan SDM Indonesia mampu bersaing di era ekonomi digital yang memerlukan penguasaan teknologi dan skill yang tinggi.

“Dan yang tak kalah penting adalah memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi,” tandas alumnus Universitas Indonesia tersebut.

Saat ini, kondisi stunting pada balita Indonesia terjadi secara luas. Sekalipun dengan disparitas yang tinggi. Menurut Bambang, pemerintah menetapkan 100 kabupaten prioritas untuk pengurangan angka stunting.

“Selanjutnya, ada 200 kabupaten lagi yang akan ditangani,” lanjutnya kemudian.

Jumlah Tertinggi di Sulawesi Tengah

Berdasarkan data Bappenas, stunting tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah dengan jumlah mencapai 16,9 persen dan terendah ada di Sumatera Utara dengan 7,2 persen.

Secara nasional, stunting rata-rata terjadi hingga 10,2 persen. Selain itu, ada juga kejadian wasting (bertubuh kurus) yang secara nasional mencapai angka 12,1 persen.

“Sementara, saat hamil banyak ibu hamil di Indonesia yang mengalami anemia dengan angka yang mencapai 37,1 persen,” tutur Bambang.

Kementerian PPN/Bappenas mencatat, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi, berdasarkan Global Nutrition Report pada 2014.

Adapun stunting menyebar di seluruh wilayah dan lintas kelompok pendapatan.

Sebelumnya, dalam rangka melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Stunting Summit pada 28 Maret lalu dengan tema Bersama Cegah Stunting pada 28 Maret 2018.

Stunting Summit dihadiri 34 gubernur seluruh Indonesia, 100 bupati/walikota lokasi prioritas penurunan stunting, 33 bupati lokasi Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM), serta 100 kepala desa, dengan jumlah keseluruhan peserta Stunting Summit sebanyak 1.000 orang.