Kesulitan Bayar Uang Pengganti, Setya Novanto Siap Tagih Hutang Dan Jual Aset


    SURATKABAR.ID – Terpidana kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto mengaku kesulitan membayar kewajiban uang pengganti senilai 7,3 juta dollar Amerika Serikat. ‎

    Mantan ketua DPR RI, Setya Novanto juga membenarkan istrinya, Deisti Astriani Tagor, menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkoordinasi terkait pengembalian uang pengganti atas kasus e-KTP yang menyeretnya.

    Novanto mengaku sedang menagih utang ke teman-temannya. “Ada beberapa aset yang saya tagihkan mengalami kesulitan. Yang berutang pada lari, pada meninggalkan, jadi saya kaget juga gitu ya,” kata Novanto saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (18/9/18) dilansir dari Kompas.com.

    Menurut mantan Ketua DPR RI tersebut, jika tetap kesulitan menagih utang dari rekannya, terpaksa dia akan menjual aset-aset yang dia miliki. Sebelumnya, Novanto mengaku menjual rumah untuk melunasi kewajiban uang pengganti.

    Baca Juga: Setya Novanto Siap Bantu Usut Kasus Century, KPK Malah Bilang Begini

    Meski demikian, Novanto memastikan akan melunasi uang pengganti sekitar Rp 66 miliar. “Ya sekarang kan saya sudah rakyat biasa. Dulu kalau Ketua DPR, tentu mudah untuk bisa bicara,” kata Novanto.

    Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK sedang mengidentifikasi aset milik mantan Ketua DPR Setya Novanto.

    Hal itu dilakukan untuk kepentingan pembayaran uang pengganti kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). Sejauh ini, KPK telah menerima pembayaran uang pengganti dari Novanto sebanyak tiga kali. Pertama, sebesar Rp 5 miliar saat masih menjalani proses persidangan.

    Kemudian, 100 ribu dollar Amerika Serikat pada bulan Juni lalu. Terakhir, pada Kamis (13/9/2018), mantan bendahara Partai Golkar ini membayar uang pengganti senilai Rp 1,1 miliar melalui pemindahbukuan dari rekening mantan bendahara Partai Golkar ini di Bank Mandiri ke rekening KPK.

    Novanto terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013. Mantan Ketua DPR ini divonis 15 tahun penjara dan membayar denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.