‘Bajak’ Kepala Daerah, Gerindra Bongkar Modus Terpendam Kubu Jokowi


SURATKABAR.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono buka suara menanggapi strategi kubu petahana dalam ‘membajak’ para kepala daerah untuk bergabung ke tim pemenangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Arief, dilansir dari JPNN.com, Sabtu (15/9/2018), menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, langkah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin melibatkan kepala daerah secara langsung dalam tim tak banyak membawa perubahan.

“Wah, bagus dong, kalau kepala daerah pada mendukung Jokowi-Ma’ruf. Tak apa-apa dan enggak ada pengaruhnya. Apalagi kepala daerah yang dukung Jokowi banyak yang terindikasi punya kasus hukum tindak pidana korupsi,” ujar Arief tanpa menyebut nama, pada Sabtu (15/9).

Ia menilai, upaya tim sukses Jokowi menyeret-nyeret para kepala daerah turut serta memberikan dukungan penuh dalam menghadapi kontestasi memperebutkan kursu presiden, adalah karena mereka memiliki maksud tersembunyi.

“Modusnya kepala daerah mendukung dan memenangkan Jokowi-Ma’ruf, pasti banyak pakai dana bansos (bantuan sosial),” imbuh Arief.

Baca Juga: Kepala Daerah ‘Dibajak’ Guna Amankan Suara Jokowi, PAN: Kami Punya Kewajiban…

Lebih lanjut, dengan tegas ia mengungkapkan bahwa kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sama sekali tidak gentar meski harus menghadapi tim petahana yang memasang pion-pion kepala daerah untuk memenangkan pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

“Enggak gentar, tuh. Toh kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin tak ada yang menang hingga 50 persen plus satu di pilkada lalu,” pungkas Arief.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Mardani Ali Sera menilai langkah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan melibatkan para kepala daerah secara langsung dalam tim pemenangan sebagai bentuk kepanikan kubu petahana menghadapi pilpres.

Hal tersebut, ungkap Mardani, secara etika bukan pendidikan politik yang bagus untuk masyarakat luas. Mengingat saat ini kondisi negara sedang sulit. Menurutnya, jika dari menteri hingga kepala daerah dipusingkan dengan urusan pilpres, siapa yang mengurus masalah dalam negeri.

“Semua berbondong-bondong masuk TKN, mulai menteri, atasan menteri, pengusaha, kepala daerah. Masa rakyat ditinggal karena sibuk kampanye pilpres? Menurut saya ini semua bisa jadi karena kepanikan akan 2019 pergantian presiden,” ujar Mardani, Sabtu (15/9).

Di sisi lain, ia mengaku sudah berdiskusi dengan tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar tidak sekalipun menjiplak langkah yang ditempuh petahana dengan ‘membajak’ kepala daerah ke dalam salah satu kubu untuk menghadapi Pilpres 2019.

“Saya sudah diskusikan ke tim, kepala daerah asal PKS, Gerindra, PAN, Demokrat untuk tidak dimasukkan ke tim kampanye Prabowo-Sandi. Mari kita biarkan mereka fokus mengurus masyarakat yang saat ini kesulitan. Karena keterlibatan dalam timses akan mengganggu kinerja pelayanan publik berbulan-bulan,” pungkas Mardani.