Seberapa Besar Kemungkinan Indonesia Terkena Krisis Ekonomi?


SURATKABAR.ID – Dalam laporan analisa mengenai terjadinya krisis nilai tukar di negara-negara berkembang yang dirilis Nomura Holdings Inc, Indonesia menjadi satu dari delapan negara yang dinyatakan berisiko terendah terkena krisis. Diketahui, Nomura Holdings Inc merupakan perusahaan jasa investasi asal Jepang. Perusahaan jasa investasi tersebut menganalisa dengan menggunakan model peringatan dini yang disebut Damocles.

Menukil reportase Republika.co.id, Kamis (13/09/2018), Model Damocles ini mengidentifikasi potensi krisis nilai tukar di 30 negara berkembang berdasarkan kaji berbagai faktor. Di antaranya yakni cadangan devisa, tingkat utang, kemampuan membiayai impor dan suku bunga.

Adapun untuk tingkat risikonya ditentukan dengan indeks 0-200. Indeks di atas 100 menunjukkan kerentanan suatu negara terhadap krisis nilai tukar dalam 12 bulan ke depan. Sedangkan, indeks di atas 150 berarti krisis dapat terjadi kapan saja.

Mengutip laman Financial Times, Indonesia mendapatkan skor 0. Ini berarti, risiko Indonesia terkena krisis nilai tukar sangat kecil. Selain Indonesia, tujuh negara berkembang lainnya yang memiliki risiko terendah terkena krisis adalah Brasil, Bulgaria, Kazakhstan, Peru, Filipina, Rusia, dan Thailand.

Menurut Nomura, ini berarti Indonesia memiliki daya tahan cukup (resilient). Dengan cadangan devisa 117 miliar dolar AS dan rendahnya rasio utang terhadap PDB, Indonesia masih cukup kuat untuk menahan pelemahan nilai tukar.

Baca juga: Harga BBM Tak Naik Meski Rupiah Melemah, Arcandra: Masih ‘Manageable’

Dalam kamus Merriam-Webster, Resilient diartikan sebagai ‘mampu menahan guncangan, mampu pulih dengan cepat, atau mudah beradaptasi terhadap perubahan’. Dana Moneter Internasional (IMF) kerap menggunakan kata daya tahan (resilient) ini sebagai seruan penting untuk menjaga stabilitas ekonomi global dan regional.

Investor Lebih Fokus pada Negara Berkembang

Sementara itu, tujuh negara berkembang yang berisiko tinggi terkena krisis nilai tukar adalah Sri Lanka, Afrika Selatan, Argentina, Pakistan, Mesir, Turki, dan Ukraina.

“Ini adalah hasil yang penting, karena investor lebih berfokus pada risiko negara berkembang,” demikian salah satu bunyi laporan Nomura, demikian melansir laman Bloomberg.

Nomura sendiri merupakan salah satu lembaga jasa keuangan terkemuka di Asia yang membuka cabang di 30 negara. Berasal dari Jepang, grup Nomura memiliki cakupan bisnis yang luas, mulai dari bank, riset ekonomi dan keuangan, manajer investasi, juga toko retail. Perusahaan yang berdiri sejak 1925 ini mengelola 50,8 triliun yen Jepang yang diketahui merupakan dana pihak ketiga dalam portofolio investasinya.

Lebih lanjut, Tony Prasentiantono selaku Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) menuturkan, Nomura memasukkan Indonesia dalam daftar delapan negara dengan risiko krisis terendah karena Pemerintah Indonesia menerapkan bauran kebijakan antara kebijakan moneter dan fiskal dalam memperkuat fundamental perekonomian.

Tony menambahkan, selain kebijakan di ranah moneter dan fiskal, ada dua faktor positif yang mendukung analisis Nomura.

Pertama, banyak proyek infrastruktur strategis yang menjadi daya tarik investor asing untuk menanamkan modal ke Indonesia.

Kedua, kondisi sektor perbankan relatif cukup baik. Saat ini, capital adequacy ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal perbankan berada di angka 22 persen. Hal itu menjadi garansi  tak akan terjadi krisis ekonomi yang berasal dari sektor perbankan, seperti apa yang sebelumnya terjadi pada krisis 1998.

”Bank masih bisa memberikan kredit dengan ekspansi 9 sampai 10 persen. Suatu hal yang tidak terjadi pada krisis 1998 lalu,” imbuh Tony.

Meski begitu, Tony tetap berharap pemerintah dapat mengendalikan defisit transaksi berjalan (CAD) yang mencapai 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Caranya yakni dengan mengerem proyek-proyek berbasis impor atau yang dapat menggerus devisa negara.

“Pemerintah harus menginjak pedal rem. CAD harus dikendalikan di bawah 3 persen terhadap PDB,” tukasnya.

Rupiah Paling Tangguh di G-20

Sementara itu, Denni Puspa Purbasari yang merupakan Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan, Rupiah masih cukup kuat di tengah pelemahan mata uang sejumlah negara. Bahkan, Rupiah termasuk paling tangguh dibandingkan mata uang enam negara anggota G-20.

Berdasarkan data Bloomberg, terhitung sejak awal tahun hingga pertengahan Agustus 2018, nilai tukar Rupiah lebih mampu menahan penguatan dolar AS jika dibandingkan dengan mata uang Turki, Argentina, Rusia, Brasil, Afrika Selatan, dan India. Dalam sepekan terakhir pun, nilai Rupiah tidak menyentuh Rp 15 ribu per dolar AS.

Sebelumnya, sejak awal tahun hingga pertengahan Agustus 2018, Rupiah melemah 7,7 persen terhadap dolar AS. Sementara, Lira Turki melemah 80,43 persen dan Peso Argentina (56,90 persen). Rupiah juga lebih kuat dari Rubel Rusia yang melemah 17,62 persen, Real Brasil melemah 16,66 persen, Rand Afrika melemah sebanyak 16,65 persen, serta Rupee India yang melemah 9,66 persen.

Ditegaskan Denni, pelemahan Rupiah tidak akan mencapai titik krisis moneter seperti 1998. Kendati demikian, pemerintah akan tetap teliti dalam mengobservasi data pasar Indonesia serta berbagai perkembangan terkini di dunia internasional.

Beda Jauh dengan Kondisi Tahun 1998 dan 2008

Ia mengatakan, situasi Indonesia saat ini jauh berbeda dari kondisi pada 1998 atau 2008.

“Satu hal yang pasti, cadangan devisa kita jauh lebih kuat, lima kali lebih kuat dibanding 1998,” ujar Denni melalui siaran pers, Rabu, (12/09/2018).

Menurutnya, cadangan devisa Indonesia mencapai 118,3 miliar dolar AS per akhir Juli 2018. Sementara, saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998, cadangan devisa Indonesia hanya sebesar 23,61 miliar dolar AS.

Indikator positif lainnya, Bank Indonesia (BI) mencatat adanya aliran masuk modal asing sebesar 4,5 miliar dolar AS ke Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga solid dan tak ada masalah dengan peringkat surat utang pemerintah.

“Sehingga kita masuk dalam investment grade atau layak investasi menurut lima lembaga pemeringkat ekonomi,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, independensi bank sentral suatu negara sangat dibutuhkan dalam kondisi ekonomi global saat ini. Di Indonesia, independensi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral sangat dijaga oleh pemerintah. Hal itu berbeda dengan negara seperti Turki dan Argentina.

Mengenai pelemahan nilai Rupiah terhadap dolar AS, Denni mengingatkan, sebagai negara pengekspor minyak dan beberapa komoditas lain, pemerintah juga mendapatkan windfall berupa kenaikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Keuntungan ini di antaranya digunakan untuk menyubsidi solar agar dapat menstimulasi produktivitas di bidang industri, terutama transportasi barang dan jasa.