Menteri Kabinet Kerja ‘Geruduk’ DPR, Ternyata Ini yang Terjadi

SURATKABAR.IDDewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu fokus membahas terkait tindak lanjut penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Turut hadir Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Eko Putro Sandjojo, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.

Fahri mengungkapkan, ada beberapa isu yang dibahas. Pertama, terkait instruksi presiden (Inpres) dari Jokowi untuk wilayah-wilayah penting yang terdampak gempa.

Kedua, terkait peran penting kementerian serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Kementerian BUMN.

Baca juga : Gabung Tim Prabowo-Sandi, Eks Menteri Jokowi dari NasDem Buka Suara Beri Pengakuan Mengejutkan

“Kemudian terkait tertekannya pendapatan asli daerah yang perlu diantisipasi. Karena daerah terpukul sekali dengan gempa,” ujarnya di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, dikutip Jawapos, Senin (10/9/2018).

Selanjutnya, terkait data resmi pembiayaan untuk penanganan gempa di NTB. Menurutnya, banyak data yang simpang siur beredar terkait pembiayaan tersebut.

Dia menjelaskan, data realisasi pembiayaan untuk gempa di NTB tercatat sebesar Rp 973,4 miliar dari Kementerian Keuangan. Rinciannya, dana dari BPBD Operasi dan Logistik serta bantuan stimulan rumah rusak berat sebesar Rp 322,2 miliar. Kementerian Sosial sebesar Rp 235 miliar, Kementerian Kesehatan

Rp 7,8 miliar, Kementerian PUPR sebesae Rp 176,2 miliar, Kemendikbud Rp 23 miliar, dan Kementerian ESDM Rp 2,1 miliar.

“Keterangan tersebut mementahkan keterangan sebelumnya yang dana bantuan yang sudah turun Rp 1,9 triliun dengan taksiran kerugian Rp 7,7 triliun sebenarnya berapa total anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk lakukan rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan dampak gempa Lombok, Sumbawa?” tuturnya.

Kemudian, lanjut Fahri, terkait skema penggunaan dari dana bantuan tersebut, dia meminta pemerintah untuk menjelaskan secara rinci angka pembiayaannya.

Fahri juga menyinggung soal kelanjutan nasib rumah rusak lainnya yang ada di NTB. Padahal, kata dia, masyarakat setempat memiliki keinginan untuk membangun rumahnya sendiri.

Hanya saja, keinginan itu tidak bisa dilakukan lantaran harus sesuai spesifikasi pembangunan rumah tahan gempa.

Terakhir, terkait lima sumber pendanaan antara lain APBN, APBD, APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, APBDes, dan dana di luar negara yaitu dana masyarakat.

“Itu yang harus dikonsolidasikan. Untuk perhitungan baik untuk recovery kita selanjutnya,” tandasnya.