Rupiah Anjlok, Wapres Minta Rakyat Stop Impor Ferrari, Parfum Mahal dan Tas Hermes


SURATKABAR.ID – Dalam beberapa pekan terakhir, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat terus saja merosot. Bahkan, kini mata uang Negeri Paman Sam tersebut sudah menembus hingga Rp 14.800 per dollar, dan ini merupakan level terendah Rupiah sejak krisis 1998. Terkait hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat untuk membantu pemerintah mengurangi impor, salah satunya yakni dengan stop membeli barang-barang mewah dari luar negeri.

Dilansir dari reportase Kompas.com, Selasa (04/09/2018), langkah tidak mengimpor luxury things ini sangat penting untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. JK menandaskan bahwa saat ini Indonesia tengah diliputi suasana berhemat, sehingga mengurangi hingga menyetop membeli barang mewah merupakan langkah bijak.

“Barang lux contohnya. Mungkin jumlahnya tidak besar, tapi perlu untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa suasananya sekarang ini suasana berhemat, suasana kita tidak perlu impor lux,” ujar JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (04/09/2018).

Ada pun barang mewah yang dimaksud mencakup barang branded dari luar negeri, meliputi mobil mewah, tas, termasuk parfum.

“Suasana kita tidak perlu impor barang mewah, enggak usah Ferrari, Lamborghini masuk, enggak usah mobil-mobil besar, yang mewah-mewah. Tak usah parfum-parfum mahal atau tas-tas Hermes. Jangan dalam situasi sulit ini, negara itu masyarakat luxuries,” sambungnya, mengutip laporan Finance.Detik.com.

Baca juga: Rupiah Terkapar, Fadli Zon Anggap Presiden Jokowi Gagal

Efisiensi Hasil Ekspor

JK menyampaikan, pemerintah akan berupaya meningkatkan ekspor sumber daya alam dan coba menurunkan impor yang tidak perlu. Di sisi lain, peningkatan lokal konten juga perlu ditingkatkan sehingga industri tak perlu banyak mengimpor barang.

Selain itu, pemerintah juga meminta agar ekspor dilakukan secara efisien. Sebab, uang hasil ekspor banyak disimpan di luar negeri. Padahal, jika dana itu disimpan di bank di dalam negeri atau Bank Indonesia, maka dana itu akan menambah ketersediaan dana di dalam negeri.

“Karena banyak ekspor, kita barangnya diekspor tapi dananya pergi disimpan di Singapura, disimpan di Hong Kong. Itu juga sumber daya alam perlu terkontrol dengan baik, jangan barangnya pergi rapi duitnya tidak masuk ke dalam negeri sehingga memperkuat Singapura Hong Kong, melemahkan Indonesia,” tegas JK.

“Ya, selama itu disimpan di bank nasional atau di BI enggak apa-apa cadangan kita baik. Itu akan memperkuat Rupiah kalau cadangan baik,” tukas JK, ditukil dari laporan Liputan6.com.

JK menjelaskan salah satu upaya mengatasi penguatan dolar AS terhadap Rupiah adalah dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor sehingga defisit transaksi berjalan berkurang.

“Contohnya bagaimana meningkatkan ekspor sumber daya alam, bagaimana pemakaian juga mengurangi impor kita, seperti yang dibicarakan dulu bagaimana biodiesel. Bagaimana local content produk kita makin besar, apakah Pertamina apakah PLN ataupun industri lain, juga bagaimana efisien dan uang masuk dari ekspor,” tukas JK.

Jangan Sampai Menyulitkan Jalan Bisnis

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengundang Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas mengenai pelemahan nilai tukar Rupiah.

Dia menyebutkan, Presiden Jokowi dalam pertemuan itu meminta jangan sampai pelemahan Rupiah menyulitkan jalannya bisnis di Indonesia. Selain itu, para menteri juga diminta menjaga agar investasi asing tak keluar dari Indonesia.

“Artinya konsen pemerintah tentu saja pertama-tama. Jangan sampai Rupiah, kemudian kurs buat bisnis menjadi susah dijalankan dan investasi asing di portofolio mulai pada keluar, lebih banyak ke arah itu. Ya, politiknya tentu saja tidak bahas, yang dibahas ekonominya,” tutur Menko Darmin.

Pembahasan mengenai efektivitas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga fluktuasi nilai tukar Rupiah juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Beberapa di antaranya meliputi perkembangan devisa hasil ekspor (DHE), biodiesel 20 persen (B20) dan ekspor batu bara.

“Presiden mendiskusikan dan menanyakan perkembangan langkah-langkah kebijakan yang sudah diambil terutama mengenai kurs Rupiah, menanyakan mengenai seperti apa perkembangan soal DHE, soal B20, soal ekspor batu bara, soal kebijakan impor yang sedang dibahas di Keuangan,” bebernya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut juga mengungkapkan, pemerintah akan terus menyampaikan langkah stabilisasi yang telah dilakukan kepada masyarakat. Langkah ini berguna untuk menghindari asumsi bahwa pemerintah belum melakukan tindakan apa pun dalam meredam pelemahan nilai tukar mata uang dalam negeri.

“Presiden mengatakan jangan sampai kalian sudah lakukan sesuatu, masyarakat bilang belum. Komunikasinya bagaimana, selain komunikasinya juga monitoringnya. B20 bahkan TKDN sudah ngomongin ini 2 tahun berarti monitoringnya gimana? Jangan sampe B20 juga sama lagi,” sebutnya kemudian.

Beda Jauh dengan Krismon 1998

Mengenai anjloknya Rupiah saat ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga meminta masyarakat untuk tidak membandingkan nilai tukar Rupiah saat ini dengan saat krisis 1998. Pasalnya, kondisinya sangat jauh berbeda.

Dijelaskan Darmin, walau nilai tukar Rupiah sama-sama tembus Rp 14 ribu, posisi awal Rupiah jauh berbeda. Pada 1998, Rupiah tembus Rp 14 ribu setelah sebelumnya berada di posisi Rp 2.800 per dolar Amerika Serikat (AS).

“Gini deh, jangan dibandingkan Rp 14 ribu sekarang dengan 20 tahun lalu. Pada 20 tahun lalu berangkatnya dari Rp 2.800 ke Rp 14 ribu. Sekarang dari Rp 13 ribu ke Rp 14 ribu. Tahun 2014, dari Rp 12 ribu ke Rp 14 ribu. Maksud saya, cara membandingkan juga, ya dijelaskan-lah. Enggak sama kenaikan dari Rp 13 ribu ke Rp 14 ribu sekian dengan dari Rp 2.800,” paparnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (04/09/2018).

Darmin juga mengaku heran dengan pihak-pihak tertentu yang selalu membanding-bandingkan nilai tukar Rupiah saat ini dengan saat krisis.

“Saya heran itu ada artikel di salah satu pers internasional yang membandingkan itu tembus angka terendah 1998-1999. Eh, persoalan tahun 1998 itu enam kali lipat itu,” tandas Darmin.

Ekonomi Sudah Jauh Lebih Baik

Darmin menambahkan, saat ini kondisi ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan pada 1998. Meski saat ini salah satu kelemahan yang dialami Indonesia, yakni soal transaksi berjalan yang defisit.

“Kita fundamental ekonomi masih oke. Kelemahan kita hanya transaksi berjalan yang defisit, berapa? 3 persen. Lebih kecil dari 2014, yaitu 4,2 persen. Masih lebih kecil dari Brasil, Turki, Argentina, itu-lah. Betul, kita lebih kecil. Coba yang lain, inflasi. Di Argentina berapa? Sekarang 30 persenan, setahun yang lalu 60. Kita gimana? Malah deflasi. Pertumbuhan, oke kita 5 koma persen,” terang Darmin.

Itulah sebabnya, lanjut Darmin, jika dilihat dari sisi mana pun, kondisi ekonomi Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan 1998.

“Dilihat dari sudut mana pun. Meski pun kita ada defisit transaksi berjalan, ini bukan penyakit baru. Dari 40 tahun yang lalu transaksi berjalan ini defisit. Memang ini agak besar, tapi enggak setinggi 2014, tahun 1994-1995, tidak setinggi 1984. Tolong membacanya, membandingkannya yang fair,” tandas Darmin sembari menutup pembicaraan.