Jokowi Singgung Ketertiban Sosial, Sindir #2019GantiPresiden?


SURATKABAR.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban sosial.

Ia menegaskan, kebebasan berkumpul, berpendapat dan berserikat dijamin di negara demokrasi, termasuk Indonesia. Meski begitu, kebebasan ini tetap memiliki aturan yang harus dipatuhi.

“Jangan sampai kita menabrak keamanan, menabrak ketertiban sosial,” tegas Jokowi setelah menghadiri acara Partai Nasdem di Jakarta, Sabtu (1/9/2018) malam, dikutip dari republika.co.id.

Dalam menjalankan aturan ini, polisi memiliki fungsi yang amat penting. Terutama untuk menjaga ketertiban sosial serta keamanan di masyarakat.

“Nanti kalau misalnya polisi ngga melakukan apa-apa kalau kemudian terjadi benturan yang disalahkan siapa? Polisi lagi,” lanjut Presiden.

Baca juga: Jokowi Sebut Indonesia Dipercaya Dunia Dorong Perdamaian Internasional

Jokowi menambahkan, apa yang dilakukan polisi adalah untuk mencegah terjadinya tindakan atau aksi yang dapat mengacaukan ketertiban dan keamanan. “Kalau nggak ada pertentangan, ngga ada kontra, saya kira akan di mana-mana juga bisa dilakukan. Kalau ada pertentangan tentu saja polisi harus turun tangan,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra sekaligus bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto mengecam pembiaran persekusi terhadap masyarakat yang berusaha mengapresiasikan kebebasan berpendapat uang dijamin oleh konstitusi dan demokrasi.

“Demokrasi menuntut kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berhimpun,” tegas Prabowo dalam diskusi bedah buku Indonesia Paradoks karyanya di Jakarta, Sabtu (1/9/2018) kemarin.

Menurut Prabowo, sebagai negara yang telah 73 tahun merdeka, seharusnya Indonesia mengayomi rakyatnya yang mengapresiasikan pendapat dan memperjuangkan hak-haknya.

“Ada emak-emak mau deklarasi diusir, diusir dari negaranya sendiri, dia mau datang di kota di negaranya, dia diusir, apakah republik semacam ini yang kita cita-citakan? Apakah republik semacam ini yang dicita-citakan pendiri bangsa?” katanya.

Ia pun mengaku prihatin ketika aparat negara tak memahami bahwa mereka harus melindungi segenap bangsa Indonesia. “Bukan sebab kalau alat negara alat satu golongan, saya kira itu adalah pelanggaran UUD suatu negara,” tegas Prabowo.