Jadi Tahanan KPK, Idrus Marham Masih Berstatus Kader Golkar


SURATKABAR.ID Idrus Marham telah ditahan oleh Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi suap PLTU Riau-1.

Meskipun telah berstatus tersangkan dan ditahan, Partai Golkar menyatakan jika mantan Menteri Sosial itu masih tercatat sebagai kader Partai Golkar. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP Golkar Andi Harianto Sinulingga.

“Tidak pernah mundur dari kader, dari pengurus. Beliau kan koordinator bidang, beliau mundur dari pengurus. Sebagai kader enggak mungkin mundur. Iya (masih kader), sebagai tokoh Golkar,” kata Andi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/9/2018), dikutip dari liputan6.com.

Baca Juga: Sandiaga Enggan Berdebat dengan KH Ma’ruf Amin Soal Ekonomi, Alasanya?

Andi menjelaskan bahwa Idrus meskipun sudah berstatus sebagai tersangka, namun belum belum terbukti bersalah melakukan korupsi. Sealin itu, pihaknya juga belum membuka pembicaraan mengenai status Idrus di Golkar.

“Enggak perlu sampe terlalu jauh. Karena dia belum terbukti, kan baru diduga. Kalau tadi anda tanya ke pengamat hukum apa Pak Idrus disangkakan ikut mengetahui dan mendorong saat jadi menteri atau masih sekjen Golkar yang bukan pejabat negara nah oleh karena itu lewatin aja prosesnya,” ujarnya.

Andi mengatakan bahwa Idrus sempat memberitahunya bahwa Idrus tak menerima suap dalam kasus PLTU Riau-1 apa yang sudah dituduhkan oleh KPK.

Sebelumnya dikabarkan jika Idrus Marham resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan KPK,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, dikutip dari kompas.com, Jumat (31/8/2018), dikutip dari kompas.com.

Idrus ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengetahui dan memiliki andil dalam penerimaan uang oleh Eni Maulani Saragih dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Menurut KPK, Eni–yang saat ditangkap menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR–menerima uang dari Kotjo.

Kotjo merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited yang disebut tergabung dalam konsorsium yang bakal menggarap proyek PLTU Riau-1. Eni disebut KPK menerima Rp 4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp 2,25 miliar sekitar Maret dan Juni 2018.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaPuan Maharani Jamin Menteri yang Masuk Timses Tak Akan Salahgunakan Jabatan
Berita berikutnyaTerungkap, Ini Maksud Fahri Hamzah Unggah Foto Jokowi Bersama Mantan Jubir HTI