Bawaslu Loloskan Eks Koruptor Jadi Caleg, Demokrat: Kekurangan Orang yang Baik?

SURATKABAR.IDWakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengaku kecewa atas sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan mantan koruptor untuk menjadi calon legislatif (caleg).

Didi mempertanyakan urgensi Bawaslu membuat keputusan yang kontroversial.

“Kami sangat kecewa atas putusan Bawaslu meloloskan caleg-caleg eks koruptor. Apakah memang kita sudah kekurangan orang yang baik untuk menduduki kursi terhormat wakil rakyat? Mantan narapidana korupsi, teroris, dan bandar narkoba tentu tidak patut dan tidak layak menjadi caleg,” ujar Didi dalam keterangan tertulis, dikutip detikcom, Jumat (31/8/2018) malam.

“Janganlah seolah-olah negeri ini kekurangan orang-orang baik, sehingga untuk jabatan mulia dan terhormat sebagai wakil rakyat terkesan diobral kepada siapa pun, bahkan mantan napi kejahatan berat tersebut,” ungkapnya.

Baca juga: Bawaslu Loloskan Bakal Caleg Eks Koruptor, Fadli Zon Sebut Itu Tak Adil

Menurut Didi, saat ini para anggota DPR terus berbenah diri untuk merebut kepercayaan publik. Sebab, masyarakat telah apatis soal kinerja wakil rakyat itu.

“Di tengah kinerja DPR yang masih belum baik dan terus sedang berbenah diri untuk meraih kembali kepercayaan publik, alangkah baiknya jangan ditambah lagi beban dan situasi yang makin menjauhkan Dewan dari rakyat. Oleh karenanya, berilah kesempatan kepada orang-orang yang jelas-jelas tidak pernah bermasalah hukum,” imbuh dia.

Didi pun menyarankan Bawaslu membatalkan keputusan tersebut. Apalagi jika Bawaslu tidak ingin dicap sebagai lembaga yang tidak prorakyat.

“Tidak ada jalan lain, Bawaslu harus segera membatalkan para caleg koruptor tersebut. Nama baik Bawaslu akan menjadi pertaruhan di tengah kecaman dan kekecewaan publik yang dalam terhadap kejahatan korupsi yang masih marak terjadi,” ucap dia.

Bawaslu meloloskan lima eks koruptor sebagai bakal caleg. Mereka berasal dari Rembang, Pare-Pare, Aceh, Tana Toraja, dan Sulawesi Utara.

Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Kelimanya lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat.