Sopir Angkot Ini Minta Izin Bawaslu untuk Pasang Stiker #2019JokowiTetapPresiden


SURATKABAR.ID  Brekele, seorang sopir angkot di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, harus membatalkan niatnya menempelkan stiker berisi dukungan terhadap calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk sementara waktu.

Pasalnya setelah mendatangi kantor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Pangkal Pinang, Selasa (28/8/2018) sekitar pukul 09.50 WIB, Brekele diminta bersabar hingga masa kampanye pemilu dimulai.

Brekele, harus membatalkan niatnya menempelkan stiker berisi dukungan terhadap calon presiden Joko Widodo untuk sementara waktu.

Dilansir Kompas.com, Brekel diketahui tiba-tiba datang ke Bawaslu hanya untuk menanyakan niatnya mencetak dan menempelkan stiker dukungan kepada Jokowi.

“Saya mau buat striker yang akan dipasang di angkot. Desainnya dan tulisannya ini saya bawa,” ujar Brekele.

Dalam kertas HVS yang diajukan Brekele, tertulis dukungan terhadap calon presiden Joko Widodo. Pada kertas itu tercantum kalimat ” Jokowi Pilihanku, #2019 JokowiTetapPresiden dan #2023GantiPresiden”.

Baca Juga: Ricuh #2019GantiPresiden, Ahmad Dhani Diusir dari Tanah Kelahirannya

Brekele mengaku sudah 15 tahun menjadi sopir angkot dan semua orang mengenalnya. Dia sengaja melapor ke kantor Bawaslu terlebih dahulu agar uang ratusan ribu untuk mencetak stikernya nanti tidak sia-sia.

“Ini mau pakai uang saya. Takutnya nanti setelah dibuat, lalu dirobek lagi kan rugi,” ungkaprnya.

Setelah berkoordinasi dengan Bawaslu, Brekele pun pulang dengan mengendarai angkot miliknya. Dia menunda niatnya untuk membuat stiker karena belum adanya izin.

Ketua Bawaslu Pangkal Pinang Ida Kumala mengatakan, kampanye dukungan terhadap calon presiden baru bisa dimulai 23 September 2018.

“Sabar dulu sampai 23 September, nanti ada aturan kampanye dari KPU silakan saja,” ungkap Ida.

Sebelumnya diketahui, deklarasi #2019GantiPresiden yang digelar di sekitar Tugu Pahlawan, Surabaya, sempat ricuh lantaran massa relawan tak mau dibubarkan. Sementara massa kontra juga turut menggelar aksi penolakan deklarasi #2019GantiPresiden.

Kepolisian sejak awal tidak mengeluarkan izin deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/8/2018) lalu.