Jokowi Dianggap Sepelekan KUHP Karena Tiga Kali Mangkir Sidang


SURATKABAR.IDDiketahui, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyrakat) mendaftarkan gugatan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018) lalu.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menyatakan, gugatan tersebut dilayangkan lantaran ketiga tergugat lalai tidak membuat terjemahan resmi Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP) berbahasa Indonesia resmi.

“Sekarang yang beredar ada KUHP R Soesilo, Prof Moeljatno, Prof Andi Hamzah, BPHN, dan lain-lain,” terang Isnur di PN Jakarta Pusat.

Saat ini tiga lembaga tersebut menganggap Jokowi dan Menteri Yasonna menyepelekan hukum. Pasalnya, mereka tidak hadir dalam sidang terkait gugatan belum adanya terjemahan resmi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbahasa Indonesia.

Baca Juga: Eggi Sudjana Minta Jokowi Tiru Sandiaga Uno, Mundur atau Cuti saat Kampanye

“Ketidakhadiran Tergugat I dan II untuk ketiga kalinya walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Pengadilan merupakan wujud sikap menyepelekan proses hukum, dan tidak menghormati warga Negara, yaitu Para Penggugat, yang peduli atas perbaikan hukum di Indonesia,” demikian disampaikan staf advokasi internasional YLBHI Jane Aileen melalui keterangan pers, dikutip dari laman CNNIndonesia.com pada Selasa (28/8/2018).

Gugatan terkait belum adanya terjemahan resmi KUHP berbahasa Indonesia diajukan sekitar Juni 2018. Ada tiga pihak yang digugat, yakni Presiden Jokowi sebagai pihak tergugat I, Menkumham Yasonna sebagai pihak tergugat II, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sebagai pihak tergugat III.

Jane menegaskan, pejabat negara memberikan contoh yang keteladanan dengan hadir ke persidangan sebagai bentuk sikap menghormati hukum dan prosesnya.

“Untuk itu kami menghimbau agar para Tergugat dapat menghormati Pengadilan dan proses hukum dengan hadir pada sidang berikutnya pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018,” pungkas Jane.