Gerakan #2019GantiPresiden Dituding Makar, Demokrat: Tindakan yang Sembrono


SURATKABAR.ID Partai Demokrat merespon keras pernyataan Istana Kepresidenan lewat Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin yang menganggap gerakan #2019GantiPresiden termasuk tindakan makar.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai bahwa sikap Istana tersebut adalah tindakan sembrono dan berharap Ngabali lebih hati-hati dalam menggunakan kata makar.

“Istana dan juru bicaranya bicaranya Ngabalin harus lebih hati-hati menggunakan kata makar dalam menyikapi gerakan #2019GantiPresiden. Istana boleh tidak suka dan merasa terganggu dengan gerakan ini, namun menyikapinya dengan mengatakan makar adalah tindakan yang sembrono,” kata Jansen dalam keterangan tertulis, Senin (27/8/2018), dikutip dari cnnindonesia.com.

Ia berharap ada ahli hukum pidana yang berada di sekitar Istana yang memberikan pemahaman kepada Ngabalin tentang arti dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai unsur tindak pidana makar.

Baca Juga: Kubu Jokowi Sebut Gerakan #2019GantiPresiden Telah Ditunggangi Kelompok Anti-NKRI

Menurut Jansen, bila mengacu pada penjelasan makar yang tertuang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka pernyataan Ngabalin tentang makar tersebut diartikan bahwa negara dalam kondisi tidak aman.

“Di KUHP hal mengenai MAKAR ini secara khusus diatur di bawah bab kejahatan terhadap keamanan negara. Sehingga, ketika Istana mengatakan telah terjadi makar seperti ucapan Ngabalin, berarti posisi negara sekarang dalam keadaan tidak aman,” katanya.

Oleh karena itu, Jasen berharap pihak Istana segera mencaput pernyataan makar tersebut.

Selain itu, melabeli gerakan #2019GantiPresiden sebagai makar bisa membahayakan demokrasi di Indonesia seperti yang tertuang dan diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

“Selain lepas jauh dari konteks makar dalam hukum pidana juga membahayakan demokrasi kita jika setiap gerakan yang anti-pemerintah padahal itu bagian dari kebebasan berpendapat disikapi oleh Istana dengan dikatakan makar,” ujar Jansen.

Ia menerangkan bahwa gerakan #2019GantiPresiden bukan sebuah tindakan yang ilegal dan tidak berupaya menggulingkan pemerintah yang sah serta tidak menggunakan kekerasan sebagaimana larangan yang tertuang dalam Pasal 107 KUHP.

Jasen mengatakan jika gerakan #2019GantiPresiden memilih untuk mengganti Presiden melalui jalur pemilu 2019. “Bukan jalan-jalan ilegal menggunakan kekerasan sebagaimana dimaksud makar di KUHP. Jadi tidak tepat makar disematkan kepada gerakan ini sebagaimana disampaikan oleh Ngabalin,” tutur Jansen.

Sebelumnya, Ngabalin menyebut aksi dan deklarasi #2019GantiPresiden adalah makar. Unsur makar, kata dia, sudah terlihat secara harafiah dari slogan tersebut.

“2019 itu artinya tanggal 1 Januari pukul 00.00. Artinya apa, saat itu juga ganti presiden, artinya tindakan makar,” katanya, Senin (27/8/2018), dikutip dari tempo.co.

Menurutnya, jika tidak ingin disebut makar, maka harus diganti kata-katanya. Sebab Pilpres 2019 baru dilaksanakan pada 17 April 2019. “Iya, dong. Kasih #17April2019GantiPresiden,” kata Ngabalin.