Polri Sebut Deklarasi #2019GantiPresiden Mengancam Persatuan Bangsa, Fahri Hamzah Malah Bilang Begini

SURATKABAR.IDKepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan Deklarasi #2019GantiPresiden dapat berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“(Acara Deklarasi #2019GantiPresiden) dapat potensi terjadi gangguan terhadap ketertiban umum dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto dalam keterangan tertulis, dikutip CNNIndonesia.com, Senin (27/8/2018).

Pihak kepolisian pun mengatakan tidak menerima surat tanda pemberitahuan acara Deklarasi #2019GantiPresiden. Polisi akan membubarkan acara bila tetap dilaksanakan.

Ia meminta masyarakat membaca dan memahami Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum.

Setyo menerangkan, ada empat poin pengecualian yang dituangkan dalam regulasi tersebut. Poin pertam adalah mengganggu hak asasi orang lain. Kedua, mengganggu ketertiban umum. Ketiga, tidak mengindahkan etika dan moral. Keempat, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca juga: Terungkap, Ternyata Mantan Artis Inilah yang Jadi Donatur Terbesar Gerakan #2019GantiPresiden

“Dengan demikian Polri menyatakan tegas tidak menerima surat tanda pemberitahuan penyampaian aksi tersebut,” ucap dia.

Setyo menyebut bahwa sebagian besar masyarakat menolak Deklarasi #2019GantiPresiden . Hal ini lantaran belum masuk masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Menurutnya, sebagian besar masyarakat berharap Pilpres 2019 diisi dengan kampanye adu cerdas program. Bukan membuat tagar yang bisa menyinggung dan berpotensi menimbulkan konflik.

“Banyak gelombang penolakan deklarasi tersebut yang dapat mengakibatkan konflik yang merupakan gangguan terhadap ketertiban umum dan memecah persatuan kesatuan bangsa,” ujar dia.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyesalkan langkah aparat negara dan penegak hukum yang terkesan turut menghalangi gerakan #2019GantiPresiden.

Menurut Fahri, perlakuan massa dan aparat yang turut mencegah aspirasi di Pekanbaru tidak bisa dibiarkan. Aparat perlu mendapat pemahaman bahwa gerakan tersebut merupakan bagian dari demokrasi.

“Saya terus terang menghimbau kepada Presiden Jokowi, meskipun saya ragu karena saya tidak melihat beliau memimpin bangsa ini secara real. Tapi saya ingin mengatakan kepada Pak Jokowi bahwa pola Riau ini berbahaya sekali kalau dibiarkan,” ujar Fahri Hamzah, Minggu malam (26/7/2018).