Kisruh Utang RI, Menteri Sri Mulyani Beri Pesan Menohok kepada Elite


    SURATKABAR.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara menanggapi pernyataan yang dikeluarkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dalam sidang tahunan pada Kamis (16/8) lalu terkait kesalahan pengelolaan utang oleh pemerintah.

    Sri Mulyani, dilansir dari Detik.com, Sabtu(25/8/2018), menyebut bahwa pernyataan Zulkifli Hasan sangat melenceng dari fakta yang sebenarnya dan menyesatkan. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah berupaya menjaga kondisi keuangan negara serta waspada dalam pengelolaan kebijakan utang.

    Melalui akun media sosial Facebook resmi miliknya, Sri Mulyani mengeluarkan imbauan kepada seluruh pihak untuk ikut berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan memberikan informasi akurat terkait persoalan negara.

    Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat,” ungkap Sri Mulyani melalui akun Facebook-nya, Sabtu (25/8).

    Terkait utang, Sri Mulyani menyebutkan, saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mandiri serta tidak terus bergantung dengan utang. Tak hanya itu, pemerintah juga tetap mengedepankan asas kehati-hatian.

    Baca Juga: Dituding Akan Jual Pulau Bali Demi Lunasi Utang Negara, Sri Mulyani Meradang

    Ia menambahkan, berkat hal tersebut sebuah lembaga pemeringkat dunia bahkan sampai menganugerahi pemerintah perbaikan rating menjadi investment grade sejak tahun 2016 silam. “Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiscal dan utang pemerintah wajar atau tidak?” ujarnya.

    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebutkan, dengan APBN yang sehat maka pemerintah dapat mewujudkan cita-cita untuk masyarakat yang adil dan makmur serta mandiri. Komitmen ini, menurutnya, tercermin melalui kredibilitas dan pengelolaan APBN pemerintah.

    Kementerian Keuangan mengungkapkan, tahun ini pembayaran pokok utang sebesar Rp 396. Jika dihitung dari posisi utang akhir tahun 2017, angka tersebut 44 persen dibuat pada periode sebelum tahun 2015.

    Dan sebanyak 31,5 persen dari pembayaran pokok utang adalah instrumen surat perbendaharaan negara (SPN) bertenor di bawah satu tahun yang sejatinya merupakan instrumen untuk mengelola arus kas.

    Adapun defisit APBN terus dijaga berada di bawah 3 persen per PDB sebagaimana sesuai dengan batas UU Keuangan Negara. Defisit APBN dijaga dari 2,59 persen per PDB tahun 2015, menjadi 2,49 persen pada tahun 2016, dan 2,41 persen tahun 2017. Diperkirakan tahun 2018 menjadi 2,12 persen dan tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di hadapan DPR akan turun menjadi 1,84 persen.

    Pemerintah, menurut Sri Mulyani berupaya terus berhati-hati dan menjaga risiko keuangan negara secara profesional serta kredibel dalam mengelola utang negara. “Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia,” ungkapnya.