Tak Diizinkan Isi Diskusi dengan Rocky Gerung di Bangka, Ratna Sarumpaet Sinis Jawab Begini


SURATKABAR.IDKepala Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung, AKBP Abdul Munim memastikan, pihaknya tidak akan memberikan izin kegiatan diskusi yang akan dihadiri Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet karena adanya penolakan dari sekelompok ormas dan organisasi kepemudaan.

“Kalau giat tersebut akan berlangsung di Babel, dikhawatirkan akan mengganggu situasi Kamtibmas di Babel yang sudah kondusif,” ungkap Abdul Munim dilansir Kompas.com, Jumat (24/8/2018).

Diketahui, sekelompok massa menolak kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet saat aksi unjuk rasa di depan Mapolda Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (24/8/2018) siang.

Koordinator Aksi yang mengatasnamakan perwakilan mahasiswa dan resimen Yudha Putra PPM, Rikky Fermana, mengatakan, penolakan disampaikan karena diskusi yang hendak dihadiri Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet dinilai bermuatan politis.

Menanggapi hal itu, Ratna Sarumpaet memberikan tanggapan melalui Twitter miliknya, @RatnaSpaet, Jumat (24/8/2018).

Rezim Panik, LOo,” tulis Ratna.

Baca Juga: Rocky Gerung Curhat Diusir di TV, Tanggapan Suryo Prabowo Mengejutkan

Tak hanya Ratna, tanggapan pun juga datang dari Wasekjen DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik.

Menurut Rachland, yang dilakukan oleh Ratna dan Rocky Gerung itu merupakan pendapat umum sehingga tidak perlu meminta perizinan pihak yang berwajib.

Sejak kapan berpendapat harus minta ijin Polisi lebih dulu?,” tulis Rachland.

Polisi Tak Izinkan Diskusi Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet di Bangka Belitung,” lanjutnya, Sabtu (25/8/2018).

Selaku Koordinator aksi, Rikky Fermana mengatakan,  kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah, dikhawatirkan memicu perpecahan di kalangan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami menolak karena belum ada ketentuan KPU terkait aturan kampanye. Sementara diskusi yang hendak mereka hadiri mengusung tema pada 2019 ganti presiden,” ungkap Rikky

 “Kami menolak kegiatan tersebut diadakan di Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi contoh atau pilot project kepentingan kelompok tertentu,” imbuhnya.