Jokowi Divonis Melawan Hukum, Begini Putusannya


SURATKABAR.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh hakim tinggi di Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya.

Vonis yang dijatuhkan pada Jokowi tersebut berkaitan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Vonis ini menuntut Jokowi dkk untuk segera membuat PP Kebakaran Hutan.

Kasus bermula ketika sejumlah masyarakat menggugat negara karena karhutla. Mereka adalah Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin, Mariaty.

Dalam gugatannya, ketujuh orang ini menggugat sejumlah petinggi negara, mulai dari Gubernur Kalimantan Tengah, sejumlah menteri, hingga Presiden Republik Indonesia.

Baca juga: Membengkak, Jokowi Tambah Utang Rp 1.644 Triliun

Gugatan yang terdaftar di PN Palangkaraya dengan nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk ini menyebutkan 7 pihak tergugat, yakni:

  1. Presiden Republik Indonesia
  2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
  3. Menteri Pertanian Republik Indonesia
  4. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
  5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
  6. Gubernur Kalimantan Tengah
  7. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Disebutkan pula bahwa penggungat menilai Jokowi dan keenam pihak lainnya telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkingan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh rakyat Kalimantan Tengah.

Sebelumnya, pada 22 Maret 2017, gugatan ini dikabulkan PN Palangkaraya. Putusannya adalah:

  1. Menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
  2. Menghukum Tergugat I (Presiden) untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Atas gugatan ini, Jokowi dkk akhirnya mengajukan banding. Meski begitu, majelis hakim tinggi di PT Palangkaraya, yakni Setyaningsih Wijaya dengan anggota Bambang Kustopo dan Pudji Tri Rahadi, menguatkan putusan sebelumnya.

“Mengadili, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/PN.Plk tanggal 22 Maret 2017,” bunyi putusan PT Palangkaraya, dikutip dari detik.com, Rabu (22/8/2018).

Atas putusan ini, Jokowi dkk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan masih diperiksa MA.