Gempa Lombok Bikin Gerindra Frustasi, Istana Ketakutan Rugi Jika Tetapkan Bencana Nasional di NTB


SURATKABAR.ID – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Gerindra mengaku frustasi melihat pemerintah yang seolah tutup mata terhadap bencana gempa yang berkali-kali mengguncang Lombok hingga menyebabkan kerusakan parah, namun tak juga kunjung menetapkan status bencana nasional.

Anggota Komisi VIII DPR F-Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, seperti dilansir dari Detik.com, Senin (20/8/2018), menyinggung isi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi bahan rujukan, tidak menyebutkan hal-hal mendetail.

Ia lantas buka suara menanggapi sejumlah pihak yang malah menyangkutpautkan status bencana nasional di Lombok dengan risiko menurunnya sector pariwisata di wilayah tersebut. Menurutnya, hal itu adalah pemikiran yang salah kaprah. Pasalnya, kebutuhan warga Lombok jauh lebih penting.

“Untuk masalah ini, saya sudah sangat frustasi dengan pemikiran beberapa orang yang menganggap hal itu akan mengganggu industri pariwisata kita,” ujar wanita yang lebih akrab disapa dengan panggilan Sara tersebut pada Senin (20/8).

“Pertanyaan saya, bagaimana bisa kita bandingkan industri pariwisata kita dengan masyarakat kita yang sedang membutuhkan bantuan kita dan banyak yang kehilangan nyawa karena pemda (pemerintah daerah) kewalahan. Saya ada orang-orang di lapangan jadi sangat tahu kondisinya karena mendapat laporan dari foto sampai video,” seloroh Sara.

Baca Juga: Terkait Gempa Lombok, Fahri Hamzah: Ayolah Pak Jokowi Ambil Keputusan Cepat

Terkait status bencana nasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tak juga diturunkan, Istana terang-terangan mengaku sektor pariwisata menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah, seperti diwartakan CNNIndonesia.com pada Senin (20/8/2018).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung angkat suara, menyinggung tingginya nilai kerugian yang akan dialami Indonesia jika bencana alam yang mendera Lombok dan sekitarnya dinyatakan sebagai bencana nasional.

“Kalau kami menyatakan bencana nasional, berarti bencana itu seluruh nasional dan menjadikan travel warning. Negara-negara bukan hanya ke Lombok, tapi bisa ke Bali. Dampaknya luar biasa yang biasanya tidak diketahui oleh publik,” terang Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/8).

Pramono menyebutkan bahwa dengan diturunkannya status bencana nasional di Lombok benar-benar akan menutup pintu wisatawan tak hanya dari dalam, bahkan wisatawan luar negeri untuk datang berkunjung ke seluruh Pulau Lombok hingga Pulau Bali.

“Jadi supaya tidak salah, karena begitu bencana nasional dampaknya luar biasa,” ungkap mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini.

Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengambil contoh bencana letusan Gunung Agung di Bali. “Pengalaman kami waktu di Bali, begitu dibilang bencana nasional, langsung (turun), lari. Padahal treatment-nya sama aja,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap memiliki kewajiban untuk mengulurkan bantuan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota demi menanggulangi bencana alam yang menimpa Lombok, sama seperti menangani bencana nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul desakan yang datang dari sejumlah pihak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menurunkan status bencana nasional di Lombok. Salah satunya disuarakan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Gempa dengan kekuatan 7,0 SR diberitakan kembali mengguncang Lombok Timur. Dengan kekuatan tersebut menjadikannya sebagai bencana gempa bermagnito terbesar sejak gempa NTB pekan lalu.

Menurut data BNPB, sejak gempa mengguncang Lombok pada awal Agustus lalu, ratusan orang tewas. Namun demikian, hingga berita diturunkan pemerintah belum juga menetapkan status bencana nasional di Lombok.

Padahal menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, tertulis bahwa penetapan bencana nasional harus memuat indikator, jumlah korban, kerugian harta dan benda, kerusakan sarana prasarana serta dampak sosial ekonomi yang timbul.