Terkait Gempa Lombok, Fahri Hamzah: Ayolah Pak Jokowi Ambil Keputusan Cepat

SURATKABAR.IDBelum hilang duka masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), akibat guncangan gempa berturut-turut beberapa waktu lalu yang mengakibatkan sebanyak 469 korban meninggal dunia dan ribuan lula-luka.

Namun, pada Minggu (19/8/2018) gempa berkekuatan 6,9 skala Richter (SR) kembali mengguncang Lombok Timur.

Menyikapi peristiwa gempa yang melanda Lombok tersebut, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah, kembali memohon kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Status apapun, yang penting ada bantuan besar. Hampir 1000 kali gempa dan ratusan ribu pengungsi apakah kurang? Dari Arofah aku memohon,” pinta Fahri lewat akunnya di Twitter, dikutip JPNN.com, Senin (20/8/2018).

Dia menambahkan bahwa negara mesti hadir dalam tindakan yang besar, mengingat negara merupakan perhimpunan seluruh sumber daya masyarakat. Bahkan, negara wujud dari kekokohan kolektif energi bangsa.

Baca juga: Netizen Kaitkan Gempa Lombok dengan Dukungan ke Jokowi, Begini Komentar Pedas TGB

“Ayolah Pak Jokowi ambil keputusan cepat, kerahkan sumberdaya negara untuk bantu NTB. Jika negara lamban, maka masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada negara. Negara wajib hadir, terutama dalam keadaan ketika alam seperti memberi kita hukuman. Allah maha tau apa yang terjadi,” ucap politikus PKS itu lagi.

Menurut Fahri, kehadiran negara dirasakan melalui tindakan-tindakannya.

Melalui keseluruhan tindakannya, karena kapasitasnya yang sangat besar, bukan sekadar menghimpun dana sosial dari satu-dua orang atau sekelompok orang, tapi menghimpun dari seluruh sumber daya negara.

“Rakyat kita memang kuat. Masyarakat sipil bekerja menghimpun dana-dana sosial, dengan tindakan yang spesifik tapi hanya pada spot yang terbatas. Sedang negara, bisa hadir melampauinyadengan kesigapan yang cepat dan tangkas. Ayolah Pak Jokowi turunlah,” ujarnya.

Fahri yang juga berasal dari NTB itu pun menambahkan, tindakan negara terwujud melalui dua alas, yakni melalui regulasi, dan kedua melalui budget.

Melalui regulasi, status bencana NTB perlu ditinjau ulang, dan kalau bisa ditingkatkan menjadi bencana nasional, agar negara terlibat penuh melalui struktur raksasanya dalam penyelesaian bencana Lombok.

“Struktur yang raksasa misalnya dengan membentuk badan rehabilitasi, akan mempercepat pemulihan NTB, memulihkan pariwisata Lombok, juga mengembalikan keceriaan warga. Jangan biarkan mereka terlalu lama dalam duka, dan terlalu lama dalam tenda,” imbuhnya.

Apalagi, kata Fahri sampai saat ini, pihaknya belum mendengar ada “kelembagaan nasional” untuk penanganan gempa NTB.