Dituding Akan Jual Pulau Bali Demi Lunasi Utang Negara, Sri Mulyani Meradang


    SURATKABAR.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meradang lantaran dituding bakal menjual Pulau Dewata Bali untuk membayar utang negara. Dengan tegas ia mengungkapkan informasi yang beredar melalui media sosial itu adalah kebohongan belaka alias hoax.

    Sri Mulyani, seperti yang diwartakan oleh Tempo.co pada Senin (13/8/2018), mengaku akan mengambil jalur hukum dan menuntut pemilik akun Facebook yand diketahui bernama Sandy Yah ke pihak berwenang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

    Menurutnya, Sandy Yah diduga telah menyebarkan informasi palsu yang tidak didasari fakta-fakta melalui akun Facebook miliknya. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram resmi miliknya, @smindrawati pada Minggu (12/8) lalu.

    Tindakan hukum bagi pembuat dan pengedar berita HOAX akan dilakukan terhadap pemilik akun bernama Sandy Yah yang mengedarkan berita fitnah dan tidak benar,” demikian bunyi tulisan Sri Mulyani.

    Berita bohong berisi perihal penjualan Pulau Bali, menurut Sri Mulyani, beredar pada bulan Oktober 2017 lalu. Sebuah gambar dibuat seolah Menteri Keuangan tersebut sedang mengeluarkan pernyataan “Jika Rakyat Mengijinkan Daerah Bali Kita Jual Untuk Bayar Utang”.

    Baca Juga: Posting Tulisan Soal Sandal Jepit dan KH Ma’ruf Amin, GP Ansor Tasikmalaya Laporkan Pemilik Akun DZS

    Adapun link yang mengarah pada berita sudah dihapus, sedangkan sang admin diberitakan tak diketahui keberadaannya. Namun Sri Mulyani mengatakan bahwa akun Sandy Yah pada Jumat (10/8) membagikan hasil tangkap layar atau screen shot berita yang dimaksud dan mendapat banyak tanggapan.

    Berita tersebut adalah FITNAH KEJI dan TIDAK BENAR! Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak untuk diperjual belikan. NKRI sejak diproklamirkan oleh Pendiri Bangsa kita, terus kita jaga kedaulatan dan kemerdekaannya dengan membangun sampai ke pelosok negeri – untuk menciptakan rakyat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur,” tulis akun @smindrawati, Minggu (12/8).

    Ia menegaskan bahwa menjaga kedaulatan NKRI merupakan mandate luhur yang termuat di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan itu harus dijalankan secara konsisten serta penuh dengan kesungguhan.

    “Keuangan Negara, APBN termasuk kebijakan utang negara selalu kita jaga dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab,” ujar Sri Mulyani tegas.

    Lebih lanjut menurutnya, sangatlah tidak mungkin pemerintah memperjualbelikan pulau secara sembunyi-sembunyi. Mengingat keuangan negara, APBN, dan utang negara dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk UU APBN.

    “UU APBN diperiksa dan diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan di depan DPR. Semua informasi, data, dan kebijakan dibahas secara terbuka dan disampaikan secara transparan kepada publik melalui website Kemenkeu,” jelasnya.

    Terkait semakin mudahnya orang-orang yang tak bertanggung jawab dalam menyebarluaskan berita maupun informasi palsu, Sri Mulyani mengimbau masyarakat untuk semakin waspada dan tidak mudah percaya.

    Adapun tujuan dari para penyebar fitnah dan berita maupun informasi yang tidak benar, sengaja dilakukan untuk menyerang pemerintahan, kebijakan Fiskal, dan Keuangan Negara secara tidak berdasar, serta untuk menyerang Menteri Keuangan RI secara pribadi.