Perlawanan dalam Diam—Saat Sri Sultan Hamengku Buwono IX Menolak Jadi Wapres Soeharto


    SURATKABAR.IDSri Sultan Hamengkubuwana IX yang bernama lengkap Gusti Raden Mas Dorodjatun lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat, pada 12 April 1912. Di umur yang ke-76 tahun, Ia meninggal dunia pada 2 Oktober 1988 di Washington, DC, Amerika Serikat. Ada fakta menarik seputaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX ini. Meski berulang kali dibujuk oleh Presiden Soeharto, ia menolak untuk dipilih lagi sebagai Wakil Presiden RI. Sebagaimana diketahui, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sempat menjabat sebagai Wakil Presiden RI 1973-1978. Lantas apa yang membuatnya menolak tawaran Soeharto?

    Kisah bermula saat hujan di Washington D.C, Amerika Serikat. Sore itu, seolah-olah semesta memberi pertanda akan ada kabar duka yang datang. Di Hotel Embassy Row, mantan Wakil Presiden Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwono IX tengah tergolek lemah di atas kasur. Berkali-kali ia memuntahkan makanan dari perutnya.

    Beserta istrinya, Norma Nindyokirono, Sri Sultan sebenarnya terbang dari Jakarta ke Amerika pada pertengahan September untuk memeriksakan kesehatan. Hal ini sudah sudah berkali-kali dia lakukan. Mereka sempat singgah di Tokyo, Jepang, untuk menyaksikan Pagelaran Kesenian Mataram, demikian sebagaimana dikutip dari laporan X.Detik.com, Senin (13/08/2018).

    “Kami sempat berbicara akrab dalam bahasa Belanda. Kesan saya, beliau sehat dan gembira,” demikian dikatakan oleh mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Emil Salim, saat mengenang sosok Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dikutip dalam buku Tahta untuk Rakyat.

    Saat diperiksa pertama kali di Rumah Sakit Walter Reed, dokter mengungkapkan kondisi kesehatan Raja Yogyakarta itu lumayan baik. Tapi dia diminta periksa ulang sepuluh hari kemudian. Dan siang hari pada 2 Oktober 1988, Sri Sultan sempat membeli sepatu untuk istrinya di Tyson Corner’s Mall. Sebelum kembali ke hotel, Sri Sultan, Norma, dokter pribadi dan ditemani staf kedutaan Indonesia, sempat bersantap siang di restoran Hunan.

    Baca juga: Di Balik Air Mata Kadishub dan Pelukan Anies yang Lepas Pengunduran Diri Sandi

    Hari Berkabung Nasional

    Ini bukan kali pertama Sri Sultan dan Norma singgah di restoran itu. Sudah beberapa kali, setiap usai memeriksakan kesehatan, pasangan itu singgah di Restoran Hunan. Sri Sultan memesan menu kesukaannya, orange beef, sup, kailan dengan saus tiram, dan minum ginger ale. Sempat istirahat sejenak di kamarnya, Sri Sultan merasa tak enak badan dan mulai muntah-muntah.

    Lantaran kondisi sang suami tak membaik, Norma menghubungi kantor kedutaan. Tak berapa lama datang ambulans dan Sri Sultan segera dilarikan ke Rumah Sakit Universitas George Washington. Tapi mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Soekarno itu tak tertolong lagi. Pukul 19.59 waktu setempat, Minggu, 2 Oktober 1988, tim dokter yang dipimpin dr. Robert Rosenthal menyatakan Sri Sultan wafat.

    No… It’s impossible,” Norma meratap.

     

    Di Jakarta, Duta Besar Paul Wolfowitz bergegas ke Jalan Cendana, kediaman Presiden Soeharto, menyampaikan surat resmi dari Presiden Amerika Ronald Reagan. Di Cendana, Paul diterima Presiden Soeharto dan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono.

    “Pemerintah Amerika telah menyediakan Pesawat Kepresidenan Air Force Two untuk mengantar jenazah Sri Sultan dari Washington D.C sampai Jakarta,” imbuh Duta Besar Paul.

    Dengan halus, Presiden Soeharto menolak tawaran itu. Dia menuturkan pemerintah Indonesia akan mengirim pesawat sendiri dari Jakarta untuk menjemput jenazah Sultan. Usai berdiskusi, akhirnya tercapai kesepakatan, pesawat Air Force Two akan menerbangkan jenazah Sri Sultan dari Pangkalan Udara Andrew hingga Honolulu, Hawaii.

    Dari pangkalan Hickam di Honolulu, layon Sri Sultan diterima oleh Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal Syaukat Banjaransari dan dibawa pulang ke Jakarta dengan pesawat Garuda Indonesia. Kapten Frans Sumolang selaku Direktur Operasi Garuda, memimpin penerbangan itu.

    Pemerintah Indonesia menyatakan seminggu kemudian sebagai hari berkabung nasional. Sesuai perintah Presiden Soeharto, Pemerintah Indonesia menyokong sepenuhnya proses pemulangan jenazah dan pemakaman Sri Sultan.

    Untuk menarik kereta yang membawa layon Sri Sultan dari Kraton Yogyakarta ke Pemakaman Keluarga Kraton di Imogiri, didatangkan kuda-kuda besar milik Detasemen Kavaleri Berkuda di Bandung. Presiden Soeharto sendiri yang melepas keberangkatan jenazah Sri Sultan dari Kraton Yogyakarta.

    Menolak Jadi Wapres Lagi

    Sri Sultan Hamengku Buwono IX sendiri pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 1948-1953. Kemudian ia menjabat selaku Wakil Perdana Menteri di tahun 1950-1951. Berlanjut menjadi Menko Ekonomi, Keuangan dan Industri di tahun 1966-1973, dan terakhir sebagai Wakil Presiden RI pada tahun 1973-1978.

    Kendati sempat terjadi sedikit ‘gesekan’, hingga akhir hayatnya Sri Sultan tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden Soeharto. Usai tak menjabat Wakil Presiden, dia tak pernah bicara buruk tentang Soeharto—mantan atasan yang sudah dikenalnya sejak berpuluh-puluh tahun silam.

    Dilansir dari reportase Tirto.ID, perlawanan dalam diam Sri Sultan Hamengku Buwono IX kepada Soeharto tersirat dari sikapnya saat mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI pada 3 Maret 1978. Alasan resminya adalah faktor kesehatan. Namun, banyak pihak menduga bukan itu dalih sebenarnya, melainkan “ada ketidakcocokan prinsipal dengan Presiden Soeharto” (Inilah Mati yang Paling Hidup: Sri Sultan Hamengku Buwono IX, 1988).

    Kabar itu tentu tak disangka banyak orang. Sri Sultan Hamengku Buwono IX menolak dipilih lagi sebagai Wakil Presiden. Di depan Sidang Umum MPR pada 12 Maret 1978, Sri Sultan Hamengku Buwono menyampaikan penjelasan atas penolakannya dipilih kembali sebagai Wakil Presiden periode 1978-1983 mendampingi Presiden Soeharto.

    “Pertimbangan ini saya ambil antara lain dengan menggunakan pertimbangan kesehatan saya dewasa ini….. Pertimbangan lain setelah saya renungkan dalam-dalam adalah adanya rasa tanggung jawab di mana tumbuh keinginan di dalam jiwa saya untuk memberikan bakti lebih besar kepada negara dan bangsa,” ungkap Sri Sultan.

    Menurutnya, bakti tersebut hanya dapat dilaksanakannya jika melepaskan jabatan wapres.

    “Hal ini hanya dapat saya laksanakan hanya apabila saya melepaskan diri dari hambatan resmi yang melekat pada jabatan Wakil Presiden.”

    Padahal hingga hari-hari terakhir menjelang Sidang Umum, tak ada kabar soal penolakan Sri Sultan dicalonkan kembali. Menurut Sri Sultan, dia punya gangguan penglihatan. Tapi apakah benar masalah gangguan kesehatan mata ini yang jadi alasan sebenarnya Sri Sultan menolak jadi Wakil Presiden?

    Hingga akhir hayatnya, Sri Sultan tak pernah bicara terbuka soal penolakan mendadak itu. Yang jelas, Sri Sultan pernah bercerita kepada pers bahwa tak ada masalah kesehatan sepanjang lima tahun dia menjabat Wakil Presiden Indonesia dari 1973 hingga 1978.

    Triumvirat Pemegang Kekuasaan

    Pada masa-masa awal Orde Baru, Sri Sultan bersama Soeharto dan Menteri Luar Negeri Adam Malik adalah triumvirat pemegang kekuasaan waktu itu. Usai dikoyak krisis politik dan ekonomi usai peristiwa 1965, mereka bekerja keras memulihkan keamanan dan perekonomian Indonesia.

    “Waktu itu, jika ada jalan tak berlubang justru orang jadi heran,” Widjojo Nitisastro, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri periode 1973-1983, dikutip dalam Tahta untuk Rakyat mengenang masa-masa awal Orde Baru.

    Utang pemerintah sudah menumpuk. Pada 1966, beban cicilan pokok utang dan bunganya saja sudah US$ 530 juta. Dari pembelian senjata Uni Soviet dan Cekoslowakia juga masih ada utang US$ 2,4 miliar. Sri Sultan punya jasa besar dalam negosiasi-negosiasi utang dan upaya menarik investasi pada masa-masa awal Orde Baru ini.

    Maka saat Frans Seda, Menteri Keuangan waktu itu, menyinggung soal posisi Wakil Presiden kepada Presiden Soeharto, ada tiga nama yang terpikir, yakni Sri Sultan, Adam Malik, dan Ketua MPR Idham Chalid. Posisi Wakil Presiden sudah lama lowong sejak Mohammad Hatta mengundurkan diri pada akhir 1956. Soeharto sendiri rupanya lebih condong kepada Sri Sultan.

    Kepada Soeharto, seperti dikutip John Monfries dalam bukunya soal perjalanan hidup Raja Yogyakarta itu, A Prince in Republic, Sri Sultan menyarankan agar Soeharto terus memperjuangkan demokratisasi Indonesia.

    Soeharto setuju, maka Sri Sultan menerima tawaran posisi sebagai Wakil Presiden. Tapi tak seperti bayangan Sri Sultan, posisi Wakil Presiden bukanlah jabatan dengan kekuasaan dan wewenang besar. Selama lima tahun, tak banyak terdengar apa peran Sultan. Kalau pun dia kecewa dengan kekuasaannya yang sangat terbatas, Sri Sultan tak pernah menunjukkannya.

    Kian dingin, hubungannya dengan Presiden Soeharto malah makin merenggang. Mereka makin jarang bertemu. Soeharto juga jarang sekali minta pertimbangan Sri Sultan untuk pelbagai kebijakan penting pemerintah, seperti kenaikan harga bahan bakar.

    Dalam satu rapat, seorang sumber menuturkan kepada John Monfries, Sri Sultan menunjukkan kliping koran asing soal perkembangan bisnis anak-anak Cendana kepada Soeharto. Wajah Presiden Soeharto kontan berubah masam, segera berdiri dan meninggalkan ruangan.

    Sekian lama menunggu, Soeharto tak muncul juga hingga seorang staf memberi tahu Sri Sultan bahwa rapat sudah selesai dan dia bisa meninggalkan ruangan.

    Kabar memburuknya hubungan Presiden dengan Wakilnya itu sampai juga ke telinga Ibu Negara Siti Hartinah (Tien Soeharto). Kepada seorang menteri, Tien Soeharto menyampaikan keprihatinannya. Tapi semua sudah terlambat. Hubungan keduanya terlanjur beku. Meski tak lagi mesra, entah dengan pertimbangan apa, Soeharto menawarkan kembali posisi Wakil Presiden untuk lima tahun berikutnya kepada Sri Sultan.

    Meski Sri Sultan tak bersedia, Soeharto terus berusaha membujuk Sultan. Hingga tiga kali Sri Sultan mengirimkan surat penolakan sampai akhirnya Soeharto ‘menyerah’. Tak sedikit orang yang berusaha melunakkan sikap Sri Sultan. Sebagian orang juga menyayangkan penolakan Sri Sultan—sosok yang dikenal bisa mengimbangi Soeharto. Namun nasi sudah terlanjur menjadi bubur—kata-kata yang sudah diucapkan pantang ditarik kembali.

    Hingga tutup usia pada 2 Oktober 1988, tak sempat terungkap apa sebenarnya alasan Sultan mundur dari jabatan sebagai orang nomor dua di Republik Indonesia itu. Bungkam Sultan dibawanya hingga akhir hayat.

    Pada Pilpres 2019, pasangan mana yang bakal kalian pilih?#PollingPilpres2019

    Posted by SuratKabar.ID on Sunday, August 12, 2018