Peringatkan Soal Politik Praktis, Yenny Wahid: Tidak Bisa Mewakili NU


SURATKABAR.IDDirektur Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan, para kader NU tidak boleh berpolitik praktis. Karena itu sudah menjadi fitrahnya bagi warga Nahdliyin.

“Jadi memang kalau ada pribadi yang kemudian mengeluarkan statemen itu tidak bisa mewakili NU, memang tidak boleh, sudah sesuai dengan AD ART NU dan sudah keputusan dari petinggi NU tidak boleh berpolitik praktis, tidak mewakili lembaga,” terang Yenny di kediamannya Jalan Warung Silah, Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (9/8/2018), dilansir Liputan6.com.

Dirinya pun menegaskan, PBNU tak boleh berpolitik praktis. Terlebih lagi tahun 2018-2019 merupakan tahun politik.

“Jadi kalau ada hingar bingar semacam ini anggap saja namanya dinamika menjelang pencalonan ya jadi ya wajar saja. Tapi dewan mustasyar itu sudah beritahu bahwa tidak boleh ada rapat politik di PBNU,” sambungnya.

Baca Juga: Gus Mus: Tak Usah Bicara Politik Praktis di Kantor NU

Dirinya menghimbau bagi warga Nahdliyin untuk tidak politik praktis. Jika hal itu dilakukan, maka akan ada sanksi yang akan diterima oleh orang tersebut jika memang terjun dalam politik praktis.

“Dari dulu tidak boleh terlibat dengan politik, yang terjadi bahwa memang PBNU maupun PWNU masuk dalam kancah politik akan ada sanksi moral dalam masyarakat dan itu sudah kita lihat,” kata putri kedua Gus Dur ini.

 Yenny juga mengingatkan pesan tokoh Nahdlatul Ulama Mustafa Bisri alias Gus Mus yang menegaskan agar kegiatan atau rapat dan pertemuan terkait dengan politik praktis tidak dilaksanakan di dalam kantor PBNU.

“Gus Mus dan sebagainya sudah bertitah bahwa tidak boleh ada rapat-rapat politik di PBNU,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, seorang kiyai itu harus bisa menjaga kesuciannya. Apalagi jika harus terjun ke ranah politik yang menurutnya merupakan tanah yang becek.