Said Aqil Tegaskan Mahfud MD Bukan Kader NU

SURATKABAR.IDKetua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyatakan bahwa Mahfud MD bukan kader NU.

Ia juga menyebut Mahfud belum pernah menjabat sebagai pengurus organisasi yang berafiliasi dengan NU, seperti PMII atau IPNU.

“Pak Mahfud orang yang belum pernah menjadi kader NU,” ujar Said di Kantor PBNU, Jakarta, dikutip CNNIndonesia, Rabu (8/8/2018).

Said mengatakan kedekatan Mahfud dengan NU hanya sebatas kultural. Sebab, ia menyebut latar belakang keluarga Mahfud berasal dari kalangan NU.

“Tapi dia (Mahfud) belum pernah menjadi aktivis NU,” ujarnya.

Baca juga: Bantah Sodorkan Nama Cawapres Jokowi, NU Mengaku Bukan Kendaraan Politik

Meski begitu, Said menegaskan PBNU tidak memiliki komentar terkait peluang Mahfud sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, dirinya menegaskan bahwa NU bukan sebuah organisasi politik.

“Kalau NU tidak dukung-dukungan. Partai politik yang dukang dukung. Kalau NU kan mendoakan,” ujar Said.

Sejalan, Ketua PBNU Robikin Emhas juga menyatakan Mahfud bukan kader NU. Bahkan ia menyatakan Mahfud tidak masuk ke dalam daftar kalangan NU yang direkomendasikan sebagai cawapres bagi Jokowi.

“Itu sudah dibicarakan berkali-kali bahwa tidak termasuk yang disebut,” ujar Robikin.

Sebelumnya, Mahfud menjadi salah satu sosok yang bakal menjadi cawapres Jokowi. Ia bersaing dengan sejumlah nama lain seperti, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlanggara Hartarto, Ketum PPP Muhammad Romahurmuzy, Kepala KSK Moeldoko, hingga Ketua MUI Maruf Amin.

Dalam karir politiknya, Mahfud pernah tercatat menjadi sebagai ketua tim pemenangan pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa di Pilpres 2014.

Namun, pasangan tersebut kalah dari pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Mahfud kini menjabat sebagai Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, Ketua MK, dan Anggota DPR periode 2004-2008.