Din Syamsuddin Akui Bersedia Jadi Cawapres Jokowi, Tapi…


SURATKABAR.ID – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengaku bersedia jika ditunjuk menjadi cawapres Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019.

Namanya, memang masuk dalam daftar bursa cawapres Jokowi. Din dianggap sebagai salah satu tokoh yang pas untuk mendampingi Jokowi.

“Saya mendengar nama saya disebut-sebut, baik oleh kelompok tertentu maupun partai politik. Pada hemat saya, tentu saya menyikapinya dengan penuh rasa syukur. Manusiawi kalau saya tersanjung karena mendapat kehormatan dan penghormatan,” ujar Din di Universitas Muhammadiyah malang (UMM), Jumat (3/8/2018), dikutip dari kompas.com.

Din menilai, dia memiliki banyak pengalaman dalam memimpin lembaga dan organisasi tingkat nasional. Selain menjadi Ketum PP Muhammadiyah, Din juga pernah memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca juga: Kiprah Mahfud MD di Kepengurusan PBNU Dipertanyakan

Menurut Din, pengalamannya tersebut tentu bisa menjadi modal sebagai cawapres.

“Kalau ditanya apakah saya siap sedia, saya selalu jawab saya kebetulan pernah diberi amanat memimpin organisasi besar Muhammadiyah yang gerakannya berskala nasional dan internasional dan kegiatan dalam berbagai bidang seperti negara itu sendiri. Memimpin MUI, sekarang Dewan Pertimbangan MUI,” tuturnya.

Ia pun mengaku tak mau berbasa-basi jika ditawari menjadi cawapres. “Modal ini saya rasakan dapat dimanfaatkan jika mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu, saya tidak mau berbasa-basi waduh pura-pura nggak mau gitu,” imbuhnya.

Meski begitu, Din mengaku tahu diri. Sebab, dia bukanlah bagian dari partai politik. Sehingga, tak masalah baginya jika nantinya Jokowi memilih orang lain untuk menjadi cawapres.

“Namun, kan selalu saya katakan, saya tahu diri.¬†Saya bukan orang partai politik lagi walau dulu petinggi partai politik. Nah, oleh karena itu, saya tahu yang bisa menjalankan itu adalah partai politik atau gabungan partai-partai politik,” tegasnya.

Ia pun berpesan kepada semua pihak agar memberikan jabatan pemimpin negara kepada mereka yang benar-benar ahli di bidangnya.

“Jangan serahkan jabatan besar apalagi kepala negara dan wakil kepala negara ini kepada yang bukan ahlinya karena itu akan membawa pada kehancuran,” tukasnya.