Fahri Hamzah Sebut Jika Negara Dipimpin PKS Bisa Rusak, Sebab…

SURATKABAR.IDPolitikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, mengatakan PKS menuju ambang kehancuran.

Hal ini dikarenakan banyak kadernya yang selalu menganggap kalimat pimpinan PKS adalah hukum tertinggi atau taklid.

“Memang ada kesalahan berpikir dari awal yang menganggap seolah-olah kata-kata pimpinan PKS itu pasti lebih tinggi dari hukum negara,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, dilansir Tempo, Jumat (3/8/2018).

Fahri mencontohkan perseteruannya dengan PKS yang terjadi tiga tahun belakangan. Dalam perseteruan itu, Fahri mengajukan gugatan atas pemecatannya oleh PKS.

Dalam gugatan ini Fahri menang telak 3-0. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Fahri Hamzah.

Baca juga: Jika PKS Tak Sanggup Bayar Rp 30 Miliar, Fahri Hamzah: Kalau Enggak Saya Sita Gedungnya

“Lawyer-lawyer oknum pimpinan PKS itu yang dibaca apa kata pimpinan, bukan hukum negara. Waktu di PN begitu, waktu di PT juga begitu, waktu di MA juga begitu. Dianggap kalo mengutip kata-kata pimpinannya bisa menang di pengadilan, ya gak bisa,” tutur Fahri.

Fahri Hamzah kemudian menyinggung perihal sami’na wa atho’na (kami mendengar dan kami taat) di dalam PKS.

Menurutnya, prinsip yang demikian membuat anggota PKS abai terhadap hukum negara dan hanya mendengarkan apa yang diucapkan oleh pimpinan PKS.

“Itu yang salah dan enggak boleh, enggak boleh orang berpartai begini, rusak partainya. Nanti kalau memimpin negara rusak negaranya,” kata Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah juga ingin eksekusi terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi PKS segera dilakukan. Karena putusan ini, PKS diminta membayar Rp30 miliar kepada Fahri Hamzah.

Bila PKS tak mampu membayarnya, Fahri mengancam akan menyita aset milik PKS. Menurut Fahri, eksekusi tetap bisa dilaksankan tanpa harus menunggu upaya Peninjauan Kembali (PK).

“Eksekusi jalan terus tanpa menunggu Peninjauan Kembali. Karena ini terlalu clear dari awal Pengadilan Negeri Selatan, Pengadilan Tinggu, MA itu sudah clear,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/8/2018).