Heboh! MUI Pusat Minta Masyarakat Tak Gelar Deklarasi #2019GantiPresiden


    SURATKABAR.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau agar masyarakat tak lagi menggelar #2019GantiPresiden. Keputusan ini merupakan dukungan atas imbauan MUI Jawa Barat (Jabar).

    MUI berharap, aksi #2019GantiPresiden tak lagi dilakukan di seluruh Indonesia. Menurut MUI, kegiatan tersebut bisa memicu konflik di tengah panasnya tahun politik seperti saat ini.

    Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi menuturkan, imbauan ini ditujukan untuk menjaga agar tak terjadi kerusakan seperti konflik, gesekan, dan ancaman perpecahan bangsa.

    Selain itu, menurut kaidah fiqih, seharusnya umat Islam mendahulukan pencegahan terhadap kerusakan dibanding membangun kemaslahatan.

    “MUI mengimbau kepada elit politik hendaknya bisa menahan diri dan tidak terjebak pada kegiatan politik praktis yang bisa memicu konflik dan gesekan di masyarakat yang ujungnya mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa. Semuanya harus patuh dan tunduk dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada,” tutur Zainut, Kamis (2/8/2018), dilansir jpnn.com.

    Baca juga: OSO Sebut MK Goblok, PDIP: Itu Ekspresi Kekecewaan Sebagai ‘Korban’

    Menurut Zainut, di dalam negara demokrasi memang tak ada larangan untuk menyuarakan aspirasi mengganti ataupun mempertahankan presiden. Namun, lanjut Zainut, sebaiknya hal ini dilakukan sesuai etika, akhlak, dan semangat untuk menjaga persaudaraan.

    Zainut pun mengimbau agar kampanye, propaganda, serta ajakan untuk menggati maupun memperthankan presiden dilakukan pada waktunya, yakni ketika telah memasuki masa kampanye Pemilu.

    Dengan begitu, menurut Zainut masyarakat akan lebih memahaminya sebagai proses demokrasi yang sehat, beradab, dan mencerdaskan.

    Sebelumnya, MUI Jabar menilai gerakan #2019GantiPresiden memiliki unsur provokatif dan bisa memicu konflik.

    Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mencontohkan deklarasi #2019GantiPresiden yang digelar di Batam pada Minggu 29 Juli lalu. Saat itu, menurut Rafani, kegiatan tersebut mendapat reaksi keras dari pihak penentang.

    “Kegiatan (#2019GantiPresiden) ini sudah dideklarasikan di Batam dan ternyata menimbulkan konflik anak bangsa di sana,” ujarnya di kantor MUI Jabar, Bandung, Rabu (1/8/2018) kemarin, dilansir detik.com.

    Rafani kemudian membandingkannya gerakan yang mendukung Jokowi dua periode. Menurutnya, Presiden Jokowi masih memiliki hak untuk kembali memimpin Indonesia, jadi aksi dukungan Jokowi dua periode dapat dilakukan.

    “Kalau Jokowi dua periode karena Jokowi masih punya hak konstitusi. Ganti Presiden kan tidak jelas (gantinya) nanti atau sekarang. Ini bukan berarti (MUI Jabar) dukung Jokowi. Kita netral, seperti di Pilgub (Jabar) juga kita netral,” tukas Rafani.