Geger Tolak 3 Putusan BPJS, Netizen: Terus Untuk Apa Masyarakat Ikut BPJS Kesehatan?


SURATKABAR.ID – Masyarakat dibuat resah atas keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang tak akan lagi menjamin penuh pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat dan rehabilitasi medik. Kebanyakan dari mereka mempertanyakan kebijakan ini dan tersebar viral melalui media sosial, salah satunya melalui Twitter.

Mengutip laporan Bisnis.Tempo.co, Selasa (31/07/2018), ketiga aturan yang dipersoalkan itu adalah Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.2/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No. 3/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No. 5/ 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Pada pekan lalu ketiga beleid itu diterbitkan.

Ferizandra yang merupakan salah satu netizen mengaku tak habis pikir dengan keputusan BPJS Kesehatan itu.

“BPJS Kesehatan per 25 Juli 2018 tidak menjamin atau menanggung tiga pelayanan kesehatan, yaitu katarak, persalinan bayi yang lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Terus untuk apa masyarakat ikut BPJS Kesehatan…?” demikian seperti dilansir dari akun Twitter-nya @ferizandra , Kamis (26/07/2018).

Baca juga: 8 Calon Mahasiswa Tertangkap Basah Curangi Tes FK UAD Pakai Alat Canggih

Hingga Senin (30/07/2018), tercatat cuitan Ferizandra di-retweet sebanyak 181 kali dan dikomentari oleh 33 orang. Cuitan ini juga mendapatkan like hingga 120 kali.

Salah satu komentar datang dari warganet atas nama @riberu_ade. Ia mempertanyakan kategori bayi lahir sehat, persalinan normal, katarak dan rehabilitasi medik yang dimaksud BPJS Kesehatan tersebut.

“Kategori bayi lahir sehat apa ya? Persalinan normal? Untuk katarak banyak pasiennya yang usia lanjut. Junjunglah orang tua. Rehab medik akan terasa berat bagi pasien dan keluarga yang berasal dari luar maupun dalam daerah. Lalu untuk apa silang subsidi dari dan untuk peserta BPJS?” seperti dilansir dari cuitan @riberu_ade, Jumat (27/07/2018). Pertanyaan itu juga me-mention @BPJSKesehatan RI.

Ernawati Sitompul selaku netizen lainnya juga menyayangkan informasi soal tak lagi dijaminnya tiga pelayanan oleh BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan per 25 Juli 2018 tidak menanggung 3 pelayanan kesehatan, yaitu katarak, persalinan bayi yang lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Innalillaahi…. Jangan lagi kalian berucap sekarang ini semua baik-baik saja. Terlalu banyak retorika sudah..,” seperti dikutip dari cuitannya dari akun Twitter dengan akun @erna_st , pada Jumat (27/07/2018).

Tercatat hingga Senin (30/07/2018) siang, cuitan Ernawati tersebut di-retweet sebanyak 122 kali dan dikomentari oleh 22 netizen lainnya. Cuitan itu juga mendapat klik like sebanyak 97 kali.

Tak Pro Rakyat

Sementara Mike Alva dengan akun Twitter-nya @MikeAlva8 mempertanyakan sikap BPJS Kesehatan yang dinilai tak pro rakyat.

“Itu semua umumnya penyakit/masalah kaum menengah ke bawah. Jarang orang kaya terkena Katarak, jarang orang kaya mau melahirkan Normal. Jadi dana BPJS apakah untuk orang mampu..??”

Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengatakan penerbitan tiga peraturan ini untuk memastikan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memperoleh manfaat pelayanan kesehatan bermutu, efektif, efisien. Di samping itu, tetap memperhatikan keberlangsungan Program JKN-KIS.

Nopi menuturkan, hal ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri awal 2018 yang membahas tentang sustainibilitas Program JKN-KIS.

“(Hasil rapat itu) BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/07/2018).

Ketiga regulasi ini pun memantik penolakan dari sejumlah pihak. Salah satunya seperti terkait dengan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat.

Melalui regulasi ini, BPJS Kesehatan menegaskan akan tetap menjamin semua jenis persalinan baik persalinan biasa atau normal maupun tindakan bedah caesar, termasuk pelayanan untuk bayi baru lahir yang dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan untuk ibunya. Namun, jika bayi memerlukan pelayanan atau sumber daya khusus, regulasi baru itu menyatakan bahwa fasilitas kesehatan dapat menagihkan klaim di luar paket persalinan.

Lebih lanjut, dalam menanggapi viral penolakan keputusan BPJS Kesehatan itu juga, Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek meminta BPJS Kesehatan mengatakan tak ada diagnosa bayi lahir sehat atau bayi lahir sakit.

Menurutnya, bayi yang sehat dalam kandungan belum dapat dipastikan akan lahir dalam proses persalinan normal.

“Pelayanan kesehatan wajib memperhatikan mutu dan keselamatan pasien,” tukasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (28/07/2018).