JK Bersedia Dampingi Jokowi Lagi di Pipres 2019, Tapi Ini Syaratnya


SURATKABAR.ID Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan dirinya akan siap untuk kembali mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 mendatang. Namun hal itu hanya bisa terjadi jika undang-undang memperbolehkan dirinya kembali maju untuk jabatan yang sama pada Pilpres 2019.

“Demi bangsa dan negara. Ini kita tidak bicara pribadi saja. Bicara tentang bangsa ke depan,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (17/7/2018), dikutip dari kompas.com.

Baca Juga: PBNU Pastikan Dukung Jokowi, Asal Gandeng Sosok Ini Sebagai Cawapres

JK sebenarnya telah mengisyaratkan untuk istirahat dari panggung politik setelah masa jabatannya sebagai wapres habis tahun depan. Akan tetapi Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi juga menyatakan bahwa sebenarnya JK tidak keberatan untuk mendampingi Jokowi lagi.

“Pak JK itu sebenarnya bersedia saja untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu nomor satu dan itu tergantung dari pak Jokowi sendiri,” kata Sofjan.

Sofjan menjelaskan bahwa akan menunggu sidang Mahkamah Konstitusi (MK) perihal uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Perindo dikabulkan oleh MK. “Kita tunggu ajalah apa yang terjadi di MK, besok kan mulai sidang itu,” kata Sofjan.

Sebelumnya, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq menapik anggapan bahwa permohonannya ke MK itu adalah pesanan dari Jokowi atau JK. Meskipun pihaknya tidak membantah akan mendukung Jokowi – JK di Pilpres 2019 mendatang.

“Berdasarkan UUD 1945, seharusnya Pak JK masih mempunyai kesempatan untuk maju kembali untuk berpasangan dengan siapa saja. Termasuk dengan Pak Jokowi,” kata Rofiq saat dikonfirmasi, Kamis (12/7/2018), dikutip dari kompas.com.

Rofiq mengacu pada pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. “Jelas sekali yang dimaksud dalam UUD 1945 itu (dilarang lebih dari dua periode) berturut-turut. Sementara dalam penjelasan UU Pemilu disebutkan berturut-turut atau tidak berturut-turut. Ini kan bertentangan dengan UUD 1945,” kata Rofiq.