Soal KPU Larang Mantan Napikor Jadi Caleg, Fahri Hamzah: Tidak Bisa, Haknya Sama


SURATKABAR.ID – Menanggapi kicauan Wakil MPR Hidayat Nur Wahid yang mengunggah sebuah foto artikel koran berisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melarang mantan napi koruptor dicalonkan jadi DPR bahkan Capres-Cawapres, Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR RI memberikan komentarnya melalui akun Twitter @Fahrihamzah yang ia tulis pada Sabtu (20/06/2018) melansir TribunWow.com.

Sebelumnya, Hidayat Nur Wahid mengungkapkan bahwa PKS mendukung kebijakan KPU tersebut. Menurut Hidayat Nur Wahid, masih banyak rakyat yang berkualitas dan bukan mantan napikor, demikian sebagaimana dikutip dari reportase Wow.TribunNews.com, Minggu (01/07/2018).

PKS dukung sikap KPU yg larang mantan napi korupsi dicalonkn sbg anggota legislatif (DPR/DPRD).

Larangan yg sama sudah berlaku unt Capres&caleg DPD.

Warga Indonesia yg berkwalitas&bukan mantan napikor masih sangat banyak.

Hak Asasi Rakyat jg unt dapat caleg yg tak trkait korupsi,” tulisnya.

Selanjutnya, Fahri Hamzah membalas cuitan Hidayat Nur Wahid. Pendapat Fahri, mantan napi tak boleh kehilangan hak-haknya meski mempunyai masa lalu yang kelam.

Baca juga: Komisi II DPR Minta KPU Tak Atur Larangan Koruptor Ikut Pemilu

Tak Boleh Kehilangan Hak Meski Masa Lalu Kelam

Sementara itu, menurut Hidayat Nur Wahid, PKS mendukung kebijakan KPU. Ia berpendapat, masih banyak rakyat yang berkualitas dan bukan mantan napikor.

PKS dukung sikap KPU yg larang mantan napi korupsi dicalonkn sbg anggota legislatif (DPR/DPRD).

Larangan yg sama sudah berlaku unt Capres&caleg DPD.

Warga Indonesia yg berkwalitas&bukan mantan napikor masih sangat banyak.

Hak Asasi Rakyat jg unt dapat caleg yg tak trkait korupsi,” tulisnya.

Cuitan Hidayat Nur Wahid kemudian dibalas Fahri Hamzah. Pendapat Fahri, mantan napi tak boleh kehilangan hak-haknya meski mempunyai masa lalu yang kelam.

“Khiyarukum fil jahiliah khiyarukum fil Islam idza fakihu….”

dalam islam tidak ada mantan penjahat…orang tidak boleh dihukum karena masa lalunya..

dalam demokrasi juga demikian…tidak ada mantan napi…

kembali menjadi orang yang hak2-nya sama kecuali dirampas oleh UU,” tulis Fahri.

Larangan KPU

Sebelumnya, diketahui bahwa Viryan Aziz selaku Komisioner KPU menegaskan, KPU tetap berpegang pada rancangan Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif 2019.

“KPU tetap pada draf peraturan yang sudah dibuat. Kami tetap melarang mantan napi korupsi jadi caleg,” tandas Aziz saat dikonfirmasi, Rabu (23/05/2018) seperti dilansir dari Kompas.com.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Nihayatul Mafiroh membacakan kesimpulan RDP bahwa Komisi II DPR, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Lebih lanjut, ditambahkan oleh Ketua Komisi II Zainudin Amali, DPR beserta Pemerintah dan Bawaslu juga telah bersepakat agar KPU berpedoman pada Undang-Undang Pemilu.

Dinyatakan dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah berstatus sebagai narapidana.

Dengan begitu, mantan narapidana korupsi pun bisa mencalonkan diri sebagai caleg.

“Saya kira kesimpulan rapat sudah jelas. Bolanya sekarang ada di KPU,” tukas Amali.