Merasa Diabaikan, Said Iqbal Wakili Ojek Online Akan Gugat Presiden dan 5 Pejabat Ini


SURATKABAR.ID – Sebagai kelanjutan dari upaya ojek online agar diakui oleh negara, Komite Aksi Transportasi Online (KATO) berniat menggugat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sebuah citizen lawsuit (gugatan warga negara). Menurut Said Iqbal selaku Koordinator KATO, gugatan warga negara merupakan langkah alternatif yang mereka tempuh usai MK menolak judicial review yang mereka ajukan terhadap UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam rencana tersebut, seperti dikutip dari reportase CNNIndonesia.com, Minggu (01/07/2018), setidaknya ada enam petinggi negara yang akan mereka gugat. Yang mereka sasar untuk digugat adalah Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Ketua DPR Bambang Susatyo.

“Yang kita gugat presiden, wakil presiden, menkominfo, menhub, menakertrans, dan ketua DPR,” demikian dipaparkan Said Iqbal yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di kantor LBH Jakarta, Minggu (01/07/2018).

Berdasarkan penilaian Iqbal, para petinggi negara tersebut abai dalam melindungi pengemudi ojek online yang tersebar di Gojek dan Grab. Itu sebabnya mereka berniat memaksa presiden untuk mengakui keberadaannya terlebih dahulu.

“Gugatannya sederhana, meminta pemerintah mengaku bersalah karena tidak mengakui ojek online dan kedua menyatakan sepeda motor sebagai angkutan umum,” tukas Iqbal.

Baca juga: Order GoFood Saat Ultah, Cewek Ini Cuma Minta Doa yang Baik dari Driver, Tapi Malah Dapat Lebih!

Rencana KATO, gugatan tersebut akan disampaikan dalam waktu dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tujuan mereka dalam gugatan itu adalah pengakuan akan eksistensi sepeda motor sebagai alat transportasi.

Mereka berharap, setelah pengakuan itu terjadi, akan tercipta hubungan kerja yang jelas antara pengemudi dan perusahaan penyelenggara. Dengan demikian, hak pengemudi serta penumpang dalam kesejahteraan dan keselamatan dapat lebih terjamin.

Strategi Lain

Di samping pernyataan Said Iqbal mengenai citizen lawsuit, KATO juga telah menyiapkan rencana lain. Disebutkan Sekjen KATO Yudi, mereka bakal berusaha di parlemen juga.

“Kita akan usahakan panja dan pansus,” ujar Yudi.

Panja dan pansus itu ditujukan untuk merevisi UU 22/2009 tentang LLAJ. Mereka berharap rencana ini bisa masuk dalam badan legislasi pada tahun depan. Meski begitu, tahun politik yang diperkirakan akan menyibukkan politisi Senayan membuat KATO menyiapkan rencana lain yaitu kembali mengajukan judicial review ke MK.

Iqbal menambahkan, pihkanya sedang berkonsultasi untuk kembali berlaga di sidang MK agar keinginan pengemudi ojek online untuk diakui oleh negara tercapai, seperti mengganti pihak penggugat dan pasal yang digugat.

“Saya sedang berkomunikasi, belum bertemu, tapi sedang berkomunikasi dengan Prof Yusril dan Dr Eggi Sudjana, ini gimana kerangka hukumnya supaya hakim MK bisa hati nuraninya terbuka, bukan sekadar prosedural, tapi substansi,” pungkas Iqbal.

Status Ojek Online Ditolak MK, Said Iqbal Mau Gugat Presiden Jokowi

Lansiran dari laporan TribunNews.com, rencana Komite Aksi Transportasi Online (KATO) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk mendaftarkan gugatan Citizen Lawsuite ke Pengadilan Jakarta Pusat disebabkan oleh tidak diakuinya sepeda motor sebagai angkutan umum sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Isi dari gugatan yang akan didaftarkan tersebut ada dua, yaitu menyatakan enam orang tersebut bersalah karena tidak melindungi pengemudi ojek online dan meminta mereka untuk melindunginya dengan cara memberikan pengakuan sepeda motor sebagai alat angkutan umum.

Menurutnya, pengakuan bahwa sepeda motor juga angkutan umum dapat memberikan dampak terhadap keselamatan dan kesejahteraan para pengemudi Ojek Online yang diklaimnya sudah berjumlah sekitar 1 juta orang di seluruh Indonesia.

Jika sepeda motor telah diakui menjadi angkutan umum maka pihaknya akan mendorong agar perusahaan penyedia aplikasi seperti Gojek dan Grab berubah menjadi perusahaan transportasi.

Sehingga perusahaan tersebut dapat memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan kepada para pengemudinya. Jika gugatan tersebut gagal, maka KSPI akan melakukan upaya politik dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Panitia Kerja dan Panitia Khusus untuk mendorong pemerintah mengakui bahwa sepeda motor adalah angkutan umum.

Ancaman untuk Pilpres 2019

Tak hanya itu, Iqbal juga mengancam akan mengkampanyekan para pengemudi ojek online dan pengguna jasanya untuk tidak memilih Jokowi sebagai Presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

“Ya tentu kami kampanye kan pemilihan presiden, Presiden Jokowi tidak memberikan perlindungan kepada para pengemudi ojol dan pengguna ojol itu puluhan juta lho, Anda kita semua pengguna ojol, ya kita kampanye kan. jangan pilih presiden seperti ini gilaran tka bikin pilpres, giliran melindungi Wrga negara sendiri gak mau bikin perpres sudah itu saja,” kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya.

Kendati begitu, ia belum tahu kapan kampanye itu akan dilangsungkan. Iqbal juga menyebutkan akan kembali mengajukan uji mater ke MK dengan para penggugat dan pasal yang berbeda terkait pengakuan sepeda motor sebagai angkutan umum.

Sebelumnya, MK menolak permohonan uji materi Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang diajukan para pengemudi ojek online yang tergabung dalam Tim Pembela Rakyat Pengguna Transportasi Online atau Komite Aksi Transportasi Online (KATO) pada Jumat (29/06/2018).

Dalam kesimpulannya, MK berpendapat bahwa permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak beralasan menurut hukum.

Sebagai informasi, di Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2018 lalu, KSPI yang dipimpin oleh Said Iqbal telah mendeklarasikan dukungan untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres 2019. Dukungan ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya KSPI juga memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2014 lalu.