Risma Wali Kota Surabaya Terancam Sanksi Jika Tidak Cairkan THR


SURATKABAR.ID – Tri Risma Harini yang merupakan Wali Kota Surabaya bersiteguh pihaknya tak bisa mencairkan dana tunjangan hari raya (THR) bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pensiunan. Seperti ditayangkan dalam Liputan6 SCTV, Kamis (07/06/2018), sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga sempat menyindir Pemerintah Kota Surabaya.

“Apakah benar Pemkot Surabaya miskin tidak punya uang? Anggaran gaji tunjangan pegawai tinggi sekali lho,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengutip reportase Liputan6.com.

“Ya bagaimana, duitnya tidak ada, cari di mana? Lalu saya ngambilnya di mana? Di Surabaya rekeningnya itu mati. Dana untuk gaji PNS itu kita kurang,” ungkap Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini.

Sementara, menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga M Syaiful Aris, Risma dapat dikenai sanksi lantaran tidak mengikuti kebijakan pemerintah.

“Sebagai seorang kepala daerah tentu terikat dengan peraturan perundang-undangan. Menurut saya, kalau tidak melaksanakan peraturan itu, Mendagri bisa memberikan sanksi dengan ketentuan yang ada,” jelas Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Indonesia M Syaiful Aris.

Baca juga: Keberatan Soal Anggaran THR PNS Diambil dari APBD, Pemkot Surabaya Disindir Mendagri

Pemberian dana THR dan gaji ke-13 bagi PNS, TNI, dan Polri serta calon PNS maupun pensiunan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2018. Pemerintah telah menganggarkan dana lebih dari Rp 35 triliun.

Risma Kelimpungan

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya, Jatim tahun ini terancam tidak cair. Pasalnya, dalam APBD tidak dialokasikan gaji ke 13 untuk THR, demikian seperti dikutip dari laporan OkeZone.com.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, yang memang sudah dianggarkan berupa gaji ke 13, sehingga tinggal dicairkan. Pemkot Surabaya masih akan melakukan komunikasi dengan DPRD setempat terkait persoalan THR.

Berdasarkan penjelasan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, pihaknya tidak mempunyai program baru, apalagi ditambah dengan pemberian THR. Pemkot akan komunikasi dengan DPRD mengenai hal itu.

“Kalau tiga tahun terakhir ini memang ada gaji ke 13 dari APBD yang diberikan saat lebaran, itupun komulatif,” terang Risma, Selasa (05/06/2018).

Menurut kader PDIP ini, pemkot akan kewalahan jika menggunakan APBD untuk THR. Apalagi Surabaya baru mendapat musibah teror bom b***h diri serta peristiwa kebakaran yang menelan 8 korban jiwa.

Akibat adanya teror bom tersebut, pajak sedikit berhenti. Tak ada penambahan, namun juga tidak turun. Kondisi pajak yang tidak bergerak pada angka kenaikan membuat tidak ada penambahan pendapatan untuk APBD Surabaya.

“Walah kok ya belum alokasikan, masak sih pakai APBD? Aku belum terima. Kalau pakai APBD ya abot (berat). Aku nggak bisa memutuskan sendiri,” ungkap mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

Disinggung apa bisa diambilkan dari PAK, Risma mengaku tidak bisa. Sebab PAK hanya untuk keperluan yang mendesak saja.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) berkenaan dengan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke 13 untuk PNS, TNI/Polri serta pensiunan.

Berikut video reportase tanggapan dari Mendagri seperti dikutip dari lapran CNNIndonesia via YouTube.